sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Larangan umrah dari Saudi, Wapres: Sedang diusahakan tidak disetop

Kerajaan Saudi memutuskan untuk menangguhkan layanan umrah ke kawasannya sebagai salah satu langkah pencegahan terhadap penyebaran Covid-29.

Adi Suprayitno
Adi Suprayitno Kamis, 27 Feb 2020 18:04 WIB
Larangan umrah dari Saudi, Wapres: Sedang diusahakan tidak disetop
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 373.109
Dirawat 64.032
Meninggal 12.857
Sembuh 297.509

Wakil Presiden Ma'ruf Amin berharap Pemerintah Arab Saudi membatalkan penangguhan layanan umrah bagi jemaah asal Indonesia, khususnya yang sudah memiliki visa umrah dan yang tertahan di bandara-bandara negara anggota Gulf Cooperation Council (GCC).

"Kalau alasannya itu (karena) virus Corona, kan kita tidak tercemar; mestinya tidak terkena embargo lah. Karena Indonesia kan tidak terpapar virus, jadi jemaah kita mestinya aman," kata Wapres Ma'ruf Amin di sela-sela kunjungan kerjanya di Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung, Kamis.

Dia menambahkan, Duta Besar Indonesia di Saudi sedang berusaha untuk itu. Oleh karena itu, Ma'ruf Amin meminta kepada jemaah umrah yang tertahan untuk masuk ke Arab Saudi untuk terus berkoordinasi dengan petugas dari KBRI setempat.

"Sedang diusahakan supaya yang menunggu dan yang sudah ada tetap (bisa umroh), dan yang belum juga (semoga) tidak disetop," katanya.

Sebelumnya, seperti diberitakan, Kerajaan Saudi memutuskan untuk menangguhkan layanan umrah ke kawasannya sebagai salah satu langkah pencegahan terhadap penyebaran Covid-29.

Selain itu, bagi warga negara Arab Saudi yang berada di negara kawasan GCC dan juga sebaliknya, wajib mengikuti prosedur pemeriksaan oleh otoritas setempat di sejumlah titik masuk atau entry point Arab Saudi.

"Menghentikan lalu-lintas keluar-masuk wilayah Kerajaan Arab Saudi dengan menggunakan fasilitas ID card atau KTP nasionalnya bagi warga negara Arab Saudi dan warga negara dari negara-negara anggota GCC lainnya, seperti Oman, Kuwait, Qatar dan Bahrain," demikian keterangan dari KBRI di Riyadh.

Sementara Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengaku tak bisa melakukan intervensi kebijakan Kerajaan Arab Saudi yang meminta menunda keberangkatan jemaah umrah.

Sponsored

Khofifah menyerahkan sepenuhnya terkait keputusan tersebut kepada Pemerintah Arab Saudi. Indonesia merupakan negara tamu, sehingga kebijakan dalam negeri Arab Saudi tidak bisa dicampuri. Dia optimis kebijakan yang diambil pemerintah kerajaan Arab Saudi sudah melalui pertimbangan demi keamanan seluruh jemaah yang akan berangkat ke tanah suci. 

"Semua itu sudah melalui pertimbangan yang komperhensif sampai akhirnya Pemerintah Arab Saudi menunda untuk ibadah umroh," ujar Khofifah usai menghadiri Sidang Paripurna, Kamis (27/2). 

Ketua umum Muslimat NU itu mengajak seluruh pihak menghormati keputusan Arab Saudi karena saat ini belum ditemukan vaksin coronavirus. (Ant)

Berita Lainnya