Lebih dari 500 tenaga kesehatan surati Jokowi

Lebih dari 500 tenaga kesehatan profesional Indonesia mengajukan surat terbuka ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada, Kamis 24 Septerber 2020.

Surat tersebut dibacakan oleh dr. Arif Wicaksono, M.Biomed yang juga dosen Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura, dalam Webinar bertajuk “Cegah Deforestasi untuk Indonesia yang Lebih Sehat”.

“Saya sangat berterima kasih kepada rekan-rekan sejawat yang sudah meluangkan waktu untuk mendukung dengan menandatangani surat terbuka ini di tengah padat dan sibuknya mereka dalam berjuang menghadapi badai pandemi Covid-19. Persoalan kesehatan masyarakat harus diselesaikan dari hulu ke hilir. Pencegahan kebakaran hutan dan lahan serta deforestasi secara umum adalah upaya terintegrasi menjaga dan meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia dan dunia,” ujar drg. Monica Nirmala, Senior Public Health Advisor Yayasan Alam Sehat Lestari (ASRI), Kamis (24/9).

Dia mengingatkan, jangan sampai di situasi Covid-19 yang sudah rumit seperti saat ini membuat kesehatan masyarakat semakin terbebani dengan bencana asap karhutla.

"Saat ini boleh dikatakan kita beruntung karena musim kemarau tidak sekering dan selama biasanya. Ke depannya, mari kita terus jaga hutan kita, demi Indonesia yang lebih sehat," bebernya.

Pihaknya sangat meresahkan bila penyebaran virus Covid-19 terjadi berbarengan dengan kebakaran hutan dan lahan, di mana keduanya bisa berdampak fatal bagi kesehatan masyarakat.

"Beban rumah sakit saat ini sudah cukup berat akibat Covid-19, dan kondisinya bisa semakin parah jika jumlah pasien bertambah akibat kebakaran hutan dan lahan. Fokus penanganan bencana oleh pemerintah daerah juga akan terbelah sehingga tidak optimal," ungkapnya.

Sementara Muhammad Teguh Surya, Direktur Eksekutif Yayasan Madani Berkelanjutan menilai bahwa kasus kebakaran hutan di Indonesia saat ini tidak boleh dianggap enteng, karena masih banyak faktor penyebab kebakaran hutan dan lahan selain cuaca. Justru, sambung Teguh, yang lebih mengkhawatirkan dan harus diwaspadai seperti perubahan tutupan lahan dan kerusakan hutan serta gambut.

“Dalam analisis MADANI selama lima tahun terakhir, periode 2015 hingga 2019 menunjukkan 5,4 juta hektar hutan dan lahan terbakar. Ada tiga faktor yang mempengaruhi kenaikan dan penurunan karhutla di suatu tempat," ujar Teguh.

Pertama, jelas dia, adalah karena adanya perubahan tutupan lahan. Kedua, keberadaan izin, dan ketiga kerusakan fungsi ekosistem gambut.

"Sehingga diperlukan mitigasi dan antisipasi yang tepat dalam menghadapi kebakaran hutan dan lahan yaitu dengan melindungi hutan dan memulihkan gambut serta memastikan tingkat kepatuhan pemilik izin untuk mencegah karhutla,” papa Teguh.

Berdasarkan data pemerintah, terdapat sekitar 64.600 hektare area terbakar yang terjadi selama periode Januari-Juli 2020. Analisa MADANI Berkelanjutan menunjukkan telah terjadi perluasan area potensi terbakar (APT) dari luasan 18.000 hektare di bulan Juli menjadi 84.000 hektare di bulan Agustus.

Pada bulan September 2020, pada saat musim kemarau mulai beralih ke musim penghujan, titik-titik hotspot sudah mulai mulai berkurang. Terlepas dari kenyataan bahwa keadaan cuaca seringkali tidak menentu di tahun ini sehingga suhu udara tidak sepanas biasanya, data kenaikan area APT menunjukkan bahwa pemerintah perlu lebih waspada dan perlu usaha maksimal agar bencana yang lebih buruk dapat dihindari. 

Situasi ini dapat menjadi semakin parah jika kesadaran publik untuk ikut menjaga lingkungan dan hutan sangat minim, penegakan hukum bagi korporasi tidak dilakukan dan monitoring juga tidak berjalan.

Turut hadir dalam webinar sebagai pembicara Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, M.M. (Komisi IV DPR RI), dan Jendral TNI Doni Monardo (Ketua SATGAS Covid-19/Kepala BNPB), dengan moderator Wahyu Dyatmika (Pemimpin Redaksi Majalah Tempo). Acara tersebut dibuka oleh Prof. DR. dr. Nila Moeloek, Sp. M (K) (Menteri Kesehatan RI 2014-2019).