Legislatif dituding kesampingkan persoalan anak

Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam tujuh tahun terakhir, menunjukkan terdapat 26.954 kasus kekerasan terhadap anak Indonesia. Sementara Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2006 mencatat, selama 2006, sekitar 2,81 juta anak mengalami kekerasan dengan berbagai kategori.

Permasalahan anak kerap muncul disetiap tahunnya dengan pola yang berulang. Ditambah lagi para politisi kerap menyampingkan isu permasalahan yang mendera anak, karena dianggap tidak cukup mampu mendongkrak suara untuk melenggang ke Senayan.

Alhasil, kebijakan mengatasi permasalahan anak terkesan dikesampingkan Parlemen.

Menurut Mantan Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Maria Ulfa, tidak kunjung selesainya permasalahan anak, seperti, pernikahan dini, kekerasan terhadap anak, radikalisme dan terorisme, tidak terlepas dari peran DPR yang hanya memikirkan kebijakan politis semata.

"Regulasi di DPR tidak banyak yang mengangkat isu perlindungan anak dan perempuan, hanya beberapa saja yang mau mengangkat isu perempuan dan perlindungan anak," paparnya dalam diskusi yang bertajuk "Perlindungan anak & tantangan ke depan untuk membangun generasi emas" yang diselenggarakan Indonesia Law Enforcement Watch (ILEW), Gambir, Jakarta, Selasa (24/7).

Tak hanya itu, peliknya permalasahan anak juga diakibatkan lemahnya kerjasama antar lembaga pemerintah dalam menangani persoalan anak. "Ada 18 lembaga dan Kementerian yang menangani anak, tetapi macet di koordinasi. Misalnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak juga Kementerian Sosial, harusnya keduanya ada koordinasi,"paparnya.

Senada dengan itu, Ketua Umum Yayasan Nanda Dian Nusantara, Roostiyen Ilyas, mengatakan, persoalan anak kerap dikesampingkan parlemen, pasalnya sangat sedikit komisi yang memperhatikan persoalan anak, yakni hanya di komisi VIII saja, padahal seharusnya persoalan anak harus dipandang utuh.

Menyikapi hal tersebut, Politisi Partai Golkar Nurul Arifin mengatakan, permasalahan anak sangat berkaitan erat dengan penegakan hukum.

"Kalau saya lihat titik utamanya ada di law enforcement. Kenapa bisa terjadi penyelewengan yang berulang, karena law enforcement yang kurang baik,"pungkasnya.

Kendati demikian, Maria, Roostien dan Nurul Arifin menyatakan peran keluarga amat penting dalam menjaga anak dari segala resiko yang mengintainya. Apalagi permasalahan anak bisa muncul dari rentannya pengawasan keluarga.