Lima KRI siaga amankan perairan Natuna

Lima Kapal Republik Indonesia (KRI) mengamankan Perairan Natuna, Kepulauan Riau, dari kapal asing yang dikawal coast guard China.

"Tiga KRI sejak beberapa hari lalu sudah berada di Natuna, dan hari ini dua KRI dari Jakarta sudah tiba di Natuna," ujar Kepala Dispen Lantamal IV/Tanjungpinang Mayor Marinir Saul Jamlaay di Tanjungpinang, Sabtu (4/1).

Saul menegaskan kondisi di Natuna saat ini aman. Seluruh kapal asal China sudah diusir dari perairan Natuna. Selain KRI, pengamanan juga dilakukan dengan menggunakan pesawat intai maritim.

"Kondisi sekarang landai, sudah aman. Namun perairan di Natuna tetap dikawal ketat," tuturnya.

Saul mengemukakan Lantamal IV/Tanjungpinang memberi bantuan logistik dalam pelaksanaan operasi pengamanan di Natuna. Lanal Ranai terlibat langsung dalam mengamankan Perairan Natuna.

"Kalau personel, tidak ada dari Lantamal IV, namun kami membantu logistik," katanya.

Saul menegaskan permasalahan kapal-kapal asal China yang masuk ke Natuna merupakan atensi negara. Lantamal IV/Tanjungpinang memberi perhatian khusus terhadap permasalahan itu sejak lama.

"Kami memberi perhatian khusus terhadap pengamanan di daerah perbatasan, seperti di Natuna," ucapnya.

Ketegasan pemerintah

Dalam kesempatan terpisah, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta pemerintah Indonesia bertindak tegas terhadap kapal penangkap ikan milik China yang masuk ke wilayah perairan Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia di Natuna, dengan didampingi kapal coast guard China.

Bambang menilai, tindakan China tersebut selain melakukan pencurian ikan, juga melukai persahabatan baik yang selama ini sudah dibangun Indonesia-China.

Menurut Bambang, ZEE punya kekuatan hukum tetap dan mengikat sebagaimana ditetapkan berdasarkan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hukum Laut. 

“Jadi klaim sepihak China bahwa perairan Natuna merupakan wilayah mereka, sesungguhnya tidak punya dasar apapun di PBB," kata Bamsoet di Jakarta, Sabtu.

Oleh karena itu, menurut dia, pemerintah Indonesia perlu bertindak tegas bukan hanya dengan mengirimkan protes diplomatik melainkan juga melakukan tindakan hukum tegas, seperti misalnya penenggelaman kapal.

Dia mengingatkan, walaupun China merupakan salah satu investor terbesar di Indonesia, bukan berarti mereka bisa seenaknya mengganggu kedaulatan Indonesia.

"Pemerintah Indonesia tidak boleh lembek, apalagi Kementerian Luar Negeri China sudah mengeluarkan pernyataan bahwa mereka seakan tidak peduli apakah Indonesia menerima atau tidak klaim China sebagai pemilik perairan Natuna," ujarnya.

Politikus Partai Golkar itu menilai kalau Indonesia lembek, maka negara manapun akan dengan mudah menginjak-injak harga diri bangsa Indonesia.

"Namun, apabila kita berani mengambil sikap tegas, siapapun akan segan dan akan berpikir berjuta kali untuk berhadapan dengan Indonesia. Ini rumah kita, jangan biarkan ada maling masuk dan kita hanya tersenyum menikmati dirampok," ujarnya.

Selain itu, dia juga mendorong agar pemerintah dan Komisi I DPR RI segera menyusun anggaran untuk menambah kekuatan armada penjaga wilayah laut atau coast guard, mengingat kerasnya potensi konfrontasi di perairan Natuna.

Dia mengatakan, tanpa ditunjang kekuatan dan alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang prima, maka tidak mungkin tentara Indonesia bisa menjaga kedaulatan dengan sempurna.

"Sebagaimana pepatah Romawi kuno, si vis pacem para bellum, jika kau mendambakan perdamaian bersiaplah menghadapi perang. Artinya, kita perlu mempersiapkan kekuatan tempur yang prima agar bisa menghadapi situasi terburuk seperti perang," katanya.