sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

LiPI: Tunjuk menteri jangan trial and error

Jokowi dinilai sebelumnya tak mempertimbangkan kompetensi dan rekam jejak nama-nama calon menteri nya.

Ardiansyah Fadli
Ardiansyah Fadli Minggu, 05 Jul 2020 00:46 WIB
LiPI: Tunjuk menteri jangan trial and error
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 135123
Dirawat 39290
Meninggal 6021
Sembuh 89618

Peneliti Senior Pusat Penelitian Politik LIPI Siti Zuhro mengatakan reshuffle kabinet harus dilakukan secara hati-hati. Menurut dia, Presiden Jokowi harus melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kinerja para pembantunya sebelum melakukan perombakan. 

"Jangan trial and error dalam menunjuk menteri, presiden harus evaluasi," kata Siti Zuhro dalam diskusi virtual di Jakarta, Sabtu (4/7). 

Menurut Siti, Jokowi juga harus melakukan introspeksi diri. Tidak maksimalnya kinerja kabinet saat ini disebabkan oleh Jokowi yang asal tunjuk saat memilih menteri. Jokowi dinilai sebelumnya tak mempertimbangkan kompetensi dan rekam jejak nama-nama calon menteri di kabinet jilid II-nya. Padahal, kata Siti, menteri harus memiliki kemampuan dalam mengeksekusi program kerjanya. Sebaliknya,dia menilai, banyak menteri di kabinet Jokowi yang justru hanya pandai bercakap.

"Menteri seharusnya memiliki kemampuan eksekusi, seperti Menteri PUPR (Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono)," kata dia. 

Apabila dirombak, menurut Siti, Jokowi perlu memilih jajaran menteri yang ahli di bidangnya. Menteri juga perlu menjalankan tugasnya secara profesional, memiliki rekam jejak mumpuni, dan kompetensi yang unggul.

"Memilih menteri jangan asal coba-coba karena ini mengurus negara yang besar, negara kepulauan," ujarnya. 

Menurut dia, tak maksimalnya kinerja menteri justru akan berdampak buruk bagi kepercayaan masyarakat terhadap Jokowi. Dalam sistem demokrasi presidensial, Jokowi akan diminta pertanggungjawabannya oleh masyarakat.

Pandemi Covid-19 ini juga menjadi tantangan bagi pemerintah Jokowi untuk membuktikan kinerjanya kepada masyarakat. Pemerintah disebut harus mampu mengatasi krisis kesehatan sehingga bisa menekan tingkat kemiskinan di Indonesia yang terus bertambah. 

Sponsored

"Krisis kemiskinan ini perlu diantipisasi karena bakal memicu ketidakpuasan masyarakat," katanya.

 

 

Berita Lainnya