Lockdown mandiri serampangan: Warga panik, negara tak hadir

Karantina wilayah terbatas terjadi di sejumlah daerah. Lokal lockdown secara mandiri itu berlangsung dari tingkat kecamatan hingga RT dan RW. Ini dinilai sebagai penanda lemahnya birokrasi negara.

Langkah tersebut diambil masyarakat sebagai reaksi kekhawatiran atas penularan Coronavirus (Covid-19) yang kian mengganas. Mereka mengambil inisiatif saat kebijakan pemerintah pusat tak kunjung tegas.

"Secara sosiologis ini mencerminkan sebuah situasi di mana negara kita negara yang lemah," kata sosiolog Universitas Nasional (Unas) Jakarta Erna Ermawati Chotim saat dihubungi Alinea.id di Jakarta, Rabu (1/3).

Erna menilai wajar bila dalam situasi darurat Covid-19 ini masyarakat berinisiatif melakukan lokal lockdown sebagai reaksi kepanikan. Idealnya, hal ini tidak perlu terjadi.

Mestinya, kata dia, negara hadir melalui langkah konkret dan tegas. "Kalau misal satu masyarakat yang cukup kuat atau stabil, maka situasi darurat itu tidak akan menimbulkan kepanikan yang masif karena birokrasi dan unsur organ yang terkait dengan negara itu berjalan," kata dia.

Dia lantas mencontohkan beberapa negara Eropa, seperti Jerman dan Inggris, yang secara cepat mengambil langkah tegas, sehingga kepanikan masyarakat mampu ditekan.

"Tapi paniknya itu ada antisipasi yang jelas. Jadi bisa ambil contoh negara Jerman, Inggris. Jadi situasi yang jelas SOP-nya seperti apa, turunan dari dari kebijakan sampai level lokal nya itu jelas," ujarnya.

Diketahui, karantina lokal tak hanya terjadi di sejumlah kampung di Daerah Istimewa Yogyakarta, namun juga terjadi di DKI Jakarta. Sebagian masyarakat ibu kota telah menutup jalan kampung secara mandiri.

Di antaranya di RW 15 Kampung Pejagalan, Kelurahan Pejagalan; Kampung Tanah Merah RT 7 RW 7 Kelurahan Koja, dan RW 7 Tugu Selatan, dan Kampung Guci Baru, Kelurahan Duri Kepa.

Menurut Erna, ini terjadi karena situasi darurat telah membuat kepanikan dan tidak terakomodasi dalam sebuah struktur formal yang jelas. "Sehingga dalam situasi kepanikan itu responsnya lambat," lanjutnya.

Lambatnya peran pemerintah di tengah wabah Covid-19 ini, kata dia, akhirnya membuat masyarakat mencari solusinya sendiri di level masing-masing. Hal itu merupakan sesuatu yang normal.

"Itu sebenarnya situasi yang normal ada rational price yang bekerja di situ. Jadi ketika ada situasi tertentu, maka orang punya pilihan untuk menyelamatkan dirinya," ucap Erna.

Membiarkan masyarakat mencari solusi tanpa diberikan guide atau petunjuk dari pemerintah, kata Erna, justru akan berbahaya. Yang terjadi malah nantinya orang akan mencoba untuk melindungi dirinya tanpa pernah peduli terhadap risiko dan dampak di sekitarnya.

Lokal lockdown yang dilakukan masyarakat secara serampangan, kata dia, tentu akan merugikan warga sekitarnya. Bisa saja berdampak pada terhambatnya pengiriman logistik, kebutuhan pokok, tertutupnya akses jalan, dan sebagainya.

"Misal, ada kasus masyarakat melakukan penyemprotan secara masif dengan buat disinfektan sendiri yang konten dan proporsinya juga nggak jelas dan acuannya nggak terlalu jelas, ini kan bahaya," kata dia.

"Situasi ini mencerminkan tatanan dari negara tidak stabil, sehingga negara tidak mampu men-direct sebuah kebijakan yang menggaet perilaku atau sikap di level bawahnya," imbuhnya.