sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

LPSK koordinasi dengan Polda Papua bahas penyerangan TNI

LPSK akan memberikan santunan kepada keluarga korban jika penyerangan tersebut terkait tindak pidana terorisme.

Fatah Hidayat Sidiq
Fatah Hidayat Sidiq Sabtu, 29 Mei 2021 09:31 WIB
LPSK koordinasi dengan Polda Papua bahas penyerangan TNI

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) berkoordinasi dengan Polda Papua tentang penyerangan yang menyebabkan dua anggota TNI meninggal dunia oleh orang tak dikenal (OTK) di Kabupaten Yahukimo, 18 Mei 2021. Pun membahas soal penyerangan di Pegunungan Bintang yang mengakibatkan empat tentang mengalami luka tembak.

Wakil Ketua LPSK, Brigjen (Purn.) Achmadi, menyatakan, koordinasi tersebut untuk memastikan apakah dua kejadian penyerangan tersebut termasuk dalam kategori peristiwa tindak pidana terorisme atau bukan.

"Ini dilakukan karena dalam Pasal 35A Undang-Undang 5 Tahun 2018 dinyatakan, bahwa korban merupakan tanggung jawab negara. Korban meliputi korban langsung maupun korban tidak langsung. Korban ditetapkan oleh penyidik berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara (TKP)," katanya dalam keterangan tertulis, Jumat (21/5).

LPSK, sambung dia, akan memenuhi hak para korban, terutama pemberian santunan kepada ahli waris, jika penyidik nantinya menyatakan kedua peristiwa itu merupakan tindak pidana terorisme. Korban pun berhak mengajukan kompensasi yang akan diputuskan melalui pengadilan.

Sponsored

"Berdasarkan UU 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Terorisme, korban memiliki hak mendapatkan bantuan medis, rehabilitasi psikologis, psikososial, dan santunan bagi yang meninggal serta kompensasi," jelasnya.

Menurut Achmadi, fokus perlindungan yang diberikan dalam konteks perlindungan pada tindak pidana terorisme bukan hanya korban, tetapi juga diberikan kepada para saksi-saksi yang mengetahui soal sebuah peristiwa. Karenanya, masyarakat diimbau tidak takut menjadi saksi dalam proses penegakan hukum yang akan bergulir.

Dirinya melanjutkan, LPSK segera menerjunkan tim untuk berkoordinasi dan pendalaman dengan Polda Papua dan instansi terkait lainnya. Tujuannya, menentukan langkah-langkah lebih lanjut sesuai regulasi.

Berita Lainnya