LRT dianggap proyek gagal, Pemprov DKI disarankan lapor KPK

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M. Taufik menyebut proyek Lintas Rel Terpadu atau LRT Jakarta sebagai proyek gagal. Dia pun menyarankan agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melaporkannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurutnya, ada tiga kegagalan dalam proyek tersebut, yakni dari segi waktu, fungsi, dan anggaran. 

Dari segi waktu, kegagalan proyek ini terbukti dari molornya pembangunan dari waktu yang ditetapkan. Rencananya, LRT akan rampung sebelum gelaran Asian Games 2018 pada Agustus 2018, untuk menyokong kebutuhan transportasi pesta olahraga terbesar di Asia. 

"Waktu pendirian LRT itu semua ngotot untuk kepentingan Asian Games. Sedangkan Asian Games sudah berlalu hampir setahun, tapi enggak jadi-jadi (beroperasi)," kata Taufik saat ditemui di Balai Kota, Jakarta, Rabu (12/6).

Molornya pengerjaan proyek, membuat LRT Jakarta mengalami kegagalan fungsi. Penyelesaian proyek yang urung rampung sebelum penyelenggaraan Asian Games 2018, membuat fungsinya yang ditetapkan untuk mengangkut para atlet tidak terpenuhi.

"Fungsinya dulu buat apa, buat ngangkut atlet kan, tapi engga ada. Fungsi kedua untuk mengurangi kemacetan. Kalau menurut saya enggak berfungsi, di daerah itu kan sangat dekat sekali (Velodrome-Kelapa Gading)," kata dia.

Kegagalan ketiga terletak pada efisiensi anggaran. Menurut Taufik, biaya yang digelontorkan dalam pembangunan proyek LRT Jakarta fase 1 ini mencapai Rp5,8 triliun untuk 5,8 kilometer. Dengan demikian, nilai pembangunan mencapai Rp1,1 triliun per kilometer.

Nilai tersebut berada jauh dari nilai pembangunan yang diperkirakan PT Adhi Karya (Persero) selaku operator proyek. Direktur Operasional II Adhi Karya Pundjung Setia Brata sebelumnya menyebut nilai pembangunan proyek hanya senilai Rp673 miliar per kilometer.

"Rp5,8 triliun untuk 5,8 km, jadi Rp1,1 triliun per km. Saya menyarankan kepada Pemprov DKI Jakarta atau Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) laporin lah ke (KPK) bahwa ini proyek gagal," ucapnya. 

Taufik juga menyoroti soal perizinan operasi LRT yang belum ada. "Kenapa izin operasi belum dikeluarin, jangan-jangan amdalnya juga belum jadi. Jadi, paling efektif, paling baik, paling bijak, adalah dilaporkan," katanya.

Taufik juga mengkhawatirkan kejelasan dan kegunaan LRT Jakarta bagi masyarakat. "Saya khawatir itu proyek nanti kalo pun udah jadi, dia (LRT) kaya di TMII buat mainan anak-anak lari sana lari sini jadi objek wisata," ucap dia.