logo alinea.id logo alinea.id

LSI: Presiden jangan salah rekomendasi nama capim KPK

Jika dari rekomendasi itu muncul nama-nama yang dianggap punya rekam jejak buruk, integritas Jokowi sebagai presiden akan bermasalah.

Cantika Adinda Putri Noveria
Cantika Adinda Putri Noveria Kamis, 29 Agst 2019 18:30 WIB
LSI: Presiden jangan salah rekomendasi nama capim KPK

Peneliti senior Lembaga Survei Indonesia (LSI) Burhanuddin Muhtadi mengatakan, presiden jangan salah langkah dalam mengambil keputusan terkait kebijakan pemilihan 10 nama capim KPK untuk direkomendasikan ke DPR.

Sebab, jika dari rekomendasi itu muncul nama-nama yang dianggap punya rekam jejak buruk, integritas Jokowi sebagai presiden akan bermasalah.

"Maka itu, implikasi lanjutnya adalah legitimasi politik Presiden Jokowi. Karena approval rating-nya (dari masyarakat) sangat mungkin akan terdegradasi," tutur Burhanuddin dalam konferensi pers hasil survei LSI di Jakarta, Kamis (29/8).

Sebaliknya, kata dia, bila Jokowi memenuhi ekspektasi publik dan mengirim nama-nama capim KPK sesuai dengan harapan masyarakat, maka implikasi berikutnya Jokowi akan mendapatkan rating yang tinggi.

Menurutnya, penilaian kinerja pemberantasan korupsi berhubungan dengan kepuasan terhadap presiden.

“Semakin menilai pemerintah sudah banyak bekerja dalam pemberantasan korupsi, maka kepuasan terhadap Joko Widodo semakin tinggi," tuturnya.

Burhanuddin mengatakan, berdasarkan hasil survei LSI, KPK berada di urutan teratas kepercayaan publik dibandingkan lembaga lain, dengan persentase sebesar 84%, diikuti presiden 79%, dan polisi 79%. Kemudian, pengadilan 71%, DPR 61%, dan partai politik 53%.

"Meskipun secara jumlah kepercayaan (terhadap) presiden dan polisi sama, tetapi persentase dari variabel sangat percaya kepada presiden lebih besar. Variabel sangat percaya dari masyarakat 20% (untuk presiden), kepada polisi 15%," ujarnya.

Sponsored

Survei LSI menunjukkan, mayoritas warga menilai pemerintah saat ini sudah cukup banyak memberantas korupsi (50,8%), sangat banyak bekerja dalam usaha pemberantasan korupsi (10,3%), dan belum banyak bekerja (28%).

Maka, dia menuturkan, jika masyarakat tak puas terhadap Jokowi, cenderung tak puas pula terhadap KPK.