sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Luhut: Larangan mudik tak berlaku di semua daerah

Larangan mudik akan mulai berlaku pada Jumat, 24 April 2020.

Gema Trisna Yudha
Gema Trisna Yudha Selasa, 21 Apr 2020 16:23 WIB
Luhut: Larangan mudik tak berlaku di semua daerah
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 527.999
Dirawat 66.752
Meninggal 16.646
Sembuh 441.983

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi sekaligus Menteri Perhubungan ad interim Luhut Binsar Pandjaitan, menyatakan larangan mudik yang diumumkan oleh Presiden Joko Widodo hari ini tidak berlaku di seluruh daerah. Larangan ini hanya berlaku untuk wilayah-wilayah yang memiliki kasus positif Covid-19 dengan jumlah tinggi.

"(Larangan mudik) untuk wilayah Jabotabek dan wilayah-wilayah yang sudah ditetapkan untuk memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), dan juga wilayah yang masuk zona merah virus corona. Jadi saya kira pemerintah daerah juga nanti bisa mengatur di sana," kata Luhut di Jakarta, Selasa (21/4).

Sejauh ini, penerapan PSBB dilakukan secara total di Provinsi DKI Jakarta dan Sumatera Barat. Selain itu, kebijakan ini juga diterapkan di Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Pekanbaru, Kota Makassar, Kota Tegal, Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Kabupaten Sumedang, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Gresik.

Menurut Luhut, larangan mudik ini mulai berlaku pada Jumat, 24 April 2020. Masyarakat yang melanggar akan dikenai sanksi, namun penerapannya baru akan dilakukan pada 7 Mei 2020.

Saat kebijakan ini diterapkan, kata dia, lalu lintas orang dari dan ke wilayah yang ditetapkan tidak lagi diperbolehkan, terutama Jabodetabek. Namun, lalu lintas orang di dalam Jabodetabek tetap diizinkan.

Demikian juga lalu lintas angkutan logistik dan kebutuhan pokok masyarakat menjadi pengecualian dari kebijakan tersebut.

Luhut menegaskan, pemerintah tidak akan menghentikan layanan kereta rel listrik atau KRL Commuter Line. Namun, kemungkinan operasionalisasinya akan dikurangi seperti yang telah dilakukan saat ini.

"Karena untuk mempermudah masyarakat tetap bekerja, khususnya tenaga kesehatan. Jadi saya ulangi, KRL juga tidak akan ditutup. Ini untuk cleaning service, (pekerja) rumah sakit, dan sebagainya, karena mereka banyak dari hasil temuan kami yang naik KRL Bogor-Jakarta itu bekerja dalam bidang-bidang tadi," kata Luhut menjelaskan.

Sponsored

Selanjutnya, seluruh jajaran Kementerian Perhubungan, Polri, TNI dan kementerian/lembaga terkait akan melakukan langkah-langkah teknis operasional di lapangan atas kebijakan ini. Termasuk memastikan arus logistik.

"Agar jangan sampai terhambat, jalan tol tidak akan pernah ditutup, tapi dibatasi hanya untuk kendaraan-kendaraan logistik atau yang berkaitan dengan tadi, kesehatan, perbankan, dan sebagainya. Jadi kita masih membuka itu. Karena bagaimanapun, rakyat itu,atau masyarakat itu juga harus hidup," katanya.

Luhut mengatakan, pemerintah memiliki strategi khusus dalam memutuskan pelarangan mudik Lebaran 2020. Langkah ini tidak diambil secara tergesa-gesa, untuk mencegah penyebaran coronavirus. 

"Strategi pemerintah adalah strategi yang bertahap, kalau bahasa keren militernya saya sebut bertahap, bertingkat, dan berlanjut. Saya ulangi ya, bertahap, bertingkat, dan berlanjut. Jadi, kita tidak ujug-ujug bikin begini, karena semua harus dipersiapkan secara matang, cermat," katanya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyampaikan larangan mudik pada Lebaran 2020. Hal ini disampaikan Presiden dalam rapat terbatas dengan tema "Lanjutan Pembahasan Antisipasi Mudik" melalui video conference bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan para menteri Kabinet Indonesia Maju. Menurut Presiden, keputusan melarang mudik dilakukan berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan. 

"Dari hasil kajian-kajian yang ada di lapangan pendalaman di lapangan, dari hasil survei Kementerian Perhubungan disampaikan yang tidak mudik 68% yang tetap bersikeras mudik 24%, yang sudah mudik 7%, artinya masih ada angka sangat besar 24% lagi," kata Presiden Jokowi. (Ant)

 

Berita Lainnya