Mahasiswa ke polisi: Kalian dibayar jalankan tugas!

Momen hangat antara mahasiswa dengan polisi terjadi di Jalan Suryo Pranoto, Harmoni, Jakarat Pusat. Kedua belah pihak saling merangkul meski sempat terjadi kericuhan dalam demo menolak Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker).

Kejadian itu bermula ketika seorang mahasiswi dari Universitas Syekh Yusuf Tangerang, Banten, menghampiri aparat kepolisian agar dapat meminjamkan alat pengeras suara di mobil pengurai massa (Raisa), untuk meredamkan unjuk rasa yang mulai panas.

Dalam orasinya, mahasiswi tersebut meminta kepada aparat kepolisian agar tidak bertindak represif. "Saya tahu kalian menjalankan tugas, kalian dibayar untuk jalankan tugas. Di sini pun kami yang masa depannya digantungkan oleh undang-undang juga ingin punya kejelasan," ujar Qonita Sasafemala, di atas mobil Raisa, Kamis (8/10).

Qonita menambahkan, menggelar unjuk rasa di tengah pandemi tidak patut dilakukan. Namun, karena potensi ancaman akibat pengesahan UU Ciptaker, mahasiswa terpaksa melakukan aksi unjuk rasa.

"Karena apa? ke depannya kami akan dirugikan. Kami yang sekarang menempuh pendidikan, ke depannya (ketika bekerja) kami akan dihadapkan UU (ini)," paparnya.

Qonita menegaskan, para pengunjuk rasa hanya ingin memastikan mendapat kesejahteraan dengan berlakunya UU Ciptaker.

"Kami tidak ingin Omnibus Law ditarik. Tetapi kami mohon kebijakannya dikaji ulang sebelum ditetapkan," ujar Qonita.

Dia pun meminta kepada rekan mahasiswa yang mengikuti aksi unjuk rasa tidak membuat kericuhan.

"Kita lawan pemimpin zalim bukan dengan kekerasan. Kita mahasiswa masih bisa gunakan rasionalitas kita masih bisa pakai akal sehat," tandasnya.

Sebelumnya, unjuk rasa menolak pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja berujung ricuh, di Simpang Harmoni, Jakarta Pusat, Kamis (8/10) sekitar pukul 15.00 WIB.

Pantauan Alinea.id di lapangan, aparat kepolisian menembakan puluhan gas air mata ke arah pengunjuk rasa. Sebaliknya, para penjuk rasa melakukan serangan balik dengan melempar batu ke arah polisi.

Para pengunjuk rasa tersebut bersikeras menolak pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja oleh DPR, Senin (5/10). Mereka berasal dari berbagai elemen pergerakan mahasiswa menuntut penolakan terhadap regulasi sapu jagat itu.