Mahasiswa membagi banner bergambar tikus kepada polwan

Aksi demonstrasi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) berakhir sekitar pukul 16.00 WIB dengan damai. Aksi ditutup dengan pemberian banner bergambar tikus mengenakan dasi kepada polisi wanita (polwan) yang sedang berjaga.

Kadep Sospol BEM Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Erfan Kurniawan mengatakan, tikus disimbolkan sebagai hewan kotor, jorok, dan melambangkan para koruptor.

"Lalu dasi melambangkan pemerintah atau pejabat, legislator dan sebagainya. Jadi tikus berdasi itu adalah para pejabat yang memang menjadi koruptor," kata Erfan saat ditemui sesudah aksi, Kamis (17/10).

Kegiatan tersebut bertujuan agar Presiden Joko Widodo atau Jokowi dapat melihat juga banner yang diberikan mahasiswa.

"Kami juga akan melakukan aksi media. Dalam aksi media ini, kami akan tag Jokowi. Sebagai apa? Sebagai tanda bahwa sekarang ini masih banyak koruptor yang bebas merdeka," pungkas dia.

Pada aksi kali ini, mahasiswa membawa beberapa tuntutan, di antaranya mendesak Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Pengganti Perundang-undangan (Perppu) terkait revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi (UU KPK).

Perppu merupakan jalan menguatkan kembali fungsi lembaga antirasuah. Revisi UU KPK yang berlaku sejak hari ini (17/10) dinilai sebagai regulasi yang melemahkan KPK.

Pada kesempatan itu, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta (BEM UNJ) juga mengundang Presiden Joko Widodo pada acara dialog terbuka pada 21 Oktober. Dialog tersebut sekaligus mengevaluasi program Nawacita yang berlangsung lima tahun sebelumnya.

"Jadi tuntutan yang telah kami lakukan ini, akan kami bawa pada 21 Oktober, sebagai masukan presiden untuk menjalani periode keduanya," kata Erfan.

Sementara itu, Koordinator Pusat Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Muhammad Nurdiansyah mengatakan, masih mendiskusikan lebih dalam mengenai eskalasi gerakan ke depan. Hasilnya akan disiarkan melalui keterangan yang akan disampaikan kepada wartawan dalam beberapa hari ke depan.

Nurdiansyah menegaskan gerakan mahasiswa bukan hanya mendesak agar Jokowi menerbitkan Perppu revisi KPK, melainkan secara lebih luas, yaitu maklumat tuntaskan reformasi yang sudah disampaikan dalam demonstrasi pada 24 September silam.

"Dalam maklumat tuntaskan reformasi itu, tidak hanya upaya restorasi pemberantasan korupsi. Tetapi juga berkenaan dengan kesatuan bangsa, diskriminasi, reforma agraria dan lain lain," tegas dia.