Mahfud MD berharap penanganan korupsi di polisi hingga KPK dirajut satu sistem digital
Pemerintah Indonesia mencari upaya untuk menjadikan penanganan korupsi menjadi lebih efektif dan efisien.
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengimbau agar penanganan di tingkat kepolisian, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dijahit dalam satu sistem digital.
"Sehingga ketiganya bisa saling bersinergi," ucap Mahfud di kanal YouTube StranasPK Official, Kamis (2/12).
Mahfud menjelaskan, dengan penerapan digitalisasi akan terbentuk sinergitas antar lembaga. Perkara-perkara yang sudah dilaporkan tidak perlu ditindaklanjuti oleh lembaga lain.
"Perkara yang macet di lembaga lain bisa dikontrol oleh lembaga yang satunya. Semua dalam rangka sinergitas bukan dalam rangka untuk berebutan bukan dalam rangka saling menjatuhkan," jelasnya.
Oleh karena itu, Mahfud berharap semua masalah korupsi di Indonesia bisa ditangani sebaik-baiknya. Di sisi lain, Mahfud juga meminta penegak hukum harus bekerja secara transparan dan meninggalkan gaya lama yang telah usang.
"Mari kita tegakkan hukum di negeri ini dengan mengedepankan transparasi dan akuntabilitas karena kita tidak bisa menghindarkan diri dari transparasi ini, sekarang semua serba terbuka," tuturnya.