Mahfud MD: Intervensi asing jadi tantangan kesatuan bangsa

Indonesia saat ini menghadapi banyak tantangan kesatuan bangsa. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan, terkait teritori kemungkinan ada intervensi asing yang mengancam kedaulatan Indonesia.

Indonesia bagian timur, kata dia, menghadapi tantangan separatisme. Indonesia bagian tengah menghadapi radikalisme, terorisme, intolerasi, hingga liberalisme. Padahal, Indonesia mengusung konsep moderasi beragama.

"Ini dikelola tadi dalam bentuk buku. Jadi, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) perlu melakukan ini, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) melakukan ini, Lembaga Ketahanan Nasional (Lemahanas) melakukan ini. Semuanya kami buatkan berdasar pandangan masyarakat, bukan kami. Dalam rangka menjaga kesatuan bangsa kita," ujar Mahfud dalam acara penyerahan buku hasil evaluasi dan rekomendasi kebijakan kementerian/lembaga di bidang kesatuan bangsa, Rabu (16/12) malam.

Menurutnya, kesatuan bangsa sesungguhnya merupakan inti terpokok Pancasila. Kendati, paling tinggi filosofi ketuhanan yang maha esa, tetapi semua intinya ada di persatuan Indonesia. "Kita mendirikian negara karena ingin bersatu dalam perbedaa, sehingga kita bertuhan karena ingin bersatu dan tidak disebut agama tertentu, tetapi ketuhanan," tutur Mahfud.

Kemanusiaan adil dan beradab pun merupakan bagian dari upaya mempersatukan Indonesia. Kebersatuan, dia menegaskan, juga bisa disokong demokrasi. Jika perbedaan tidak dapat dikelola, maka akan terjadi perpecahanan. Disisi lain, keadilan sosial perlu diciptakan agar bisa mengokohkan kesatuan dan persatuan.

Sebelumnya, Mahfud MD menyesalkan, keluhan masyarakat terkait ketidakmampuan negara menjaga kedaulatan. Misalnya, Indonesia pernah kehilangan pulau Sipadan dan Ligitan. Namun, masyarakat tidak pernah melirik capaian Indonesia pada 2017 terkait Indonesia mendapatkan tambahan pulau di Aceh yang luasnya diklaim sebesar pulau Madura.

Ia menyebut, kehilangan pulau Sipadan dan Ligitan sebagai persoalan historis, yuridis, dan pertahanan belaka. Dalam rangka menjaga kedaulatan wilayah laut Indonesia agar tetap aman perlu adanya pengelolaan perbatasan laut. 

"Jadi mari kita bekerja sebaik-baiknya, yang ada kita jaga dan yang belum teregistrasi dengan baik kita ambil," ujar Mahfud dalam sambutan Seminar Nasional Pengelolaan Perbatasan Laut RI di Hotal Mulia Jakarta, Selasa (15/12).