sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Mahfud MD: Larangan mudik berlaku di seluruh Indonesia

Larangan mudik itu bukan hanya berlaku di daerah-daerah yang menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) tetapi di seluruh Indonesia

Hermansah
Hermansah Sabtu, 25 Apr 2020 20:30 WIB
Mahfud MD: Larangan mudik berlaku di seluruh Indonesia
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 1.341.314
Dirawat 153.074
Meninggal 36.325
Sembuh 1.151.915

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, larangan mudik sebagai bentuk dari upaya memutus rantai penyebaran Covid-19 berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Ia meminta seluruh warga Indonesia menaati aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah tersebut.

Melalui aktivitas mudik, kata dia, penularan virus SARS-CoV-2 atau corona jenis baru penyebab Covid-19 sangat berpotensi terjadi. "Kalau pemerintah mengumumkan, berarti tidak boleh mudik," kata Mahfud dalam konferensi video yang diadakan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Kantor Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Sabtu (25/4).

Menurut Mahfud, larangan mudik itu bukan hanya berlaku di daerah-daerah yang menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), tetapi di seluruh daerah di Indonesia. "Pemerintah itu bisa melarang di manapun karena itu (larangan mudik) berlaku bagi seluruh Indonesia," ujar Mahfud.

Larangan mudik resmi berlaku mulai 24 April 2020. Dengan aturan itu, kata Mahfud, aparat keamanan dapat menindak tegas dengan menghentikan orang yang ingin mudik di tengah perjalanan sebelum meninggalkan daerah asal mudik, seperti Jakarta. Demikian juga mereka yang ingin masuk ke Jakarta tidak dilarang.

Mahfud memastikan, penegakan yang dilakukan aparat hukum akan semakin ketat agar masyarakat mematuhi aturan yang sudah dikeluarkan pemerintah Indonesia. Larangan mudik akan berlaku sampai sesudah Idulfitri.

Akan tetapi, jelas Mahfud, jika situasi perkembangan menuntut untuk pergerakan orang dan barang harus dibatasi dalam rangka memutus rantai penularan dan penyebaran Covid-19, maka aturan itu bisa diperpanjang.

"Kalau pada saat habis perpanjangan masih perlu diperpanjang, maka diperpanjang lagi sampai ada pada titik minimal untuk dikatakan aman," tutur mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu.

Mahfud mengharapkan seluruh masyarakat menahan diri tidak mudik, mematuhi seluruh aturan dan mendukung upaya pemerintah dalam mengatasi pandemi Covid-19.

Sponsored

Terhadap yang tidak patuh atas larangan mudik, pemerintah membedakan berdasarkan periode waktu, yakni 24 April hingga 7 Mei dan 7 Mei hingga 31 Mei. "Terkait pemberian sanksi bagi pelanggar larangan mudik, pada tahap awal penerapannya, pemerintah akan mengedepankan cara-cara persuasif," ujar Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati, Kamis (23/4).

Pada periode pertama, pemudik yang tertangkap petugas akan diminta putar balik. Sementara pada periode 7-31 Mei, selain diminya putar balik juga ditambah denda. "Pada tahap kedua, yang melanggar selain diminta kembali ke asal perjalanan, pelanggar akan dikenai sanksi sesuai perundang-undangan yang berlaku, termasuk adanya denda," terangnya.

Pemudik yang membandel bisa dijatuhi sanksi sesuai Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Pasal 93 UU No. 6 Tahun 2018 menyebutkan, sanksinya sebesar Rp 100 juta atau kurungan penjara setahun. 
 

Berita Lainnya