sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Mahfud MD nilai personel TNI-Polri tak perlu banyak-banyak

Menurut Mahfud MD, masalah kuantitas personel TNI-Polri dapat diatasi dengan perkembangan teknologi informasi (IT).

Manda Firmansyah
Manda Firmansyah Jumat, 05 Mar 2021 13:57 WIB
Mahfud MD nilai personel TNI-Polri tak perlu banyak-banyak
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 1.341.314
Dirawat 153.074
Meninggal 36.325
Sembuh 1.151.915

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, menilai, Indonesia ke depannya tidak perlu memiliki banyak personel TNI dan Polri. Dalihnya, segala tantangan yang menjadi tugas aparat pertahanan dan keamanan dapat diatasi dengan perkembangan teknologi informasi (IT).

“Saya baru berdiskusi, di masa depan tuh tentara dan polisi tidak perlu banyak-banyak dan tidak perlu latihan terlalu berat juga. Sudah bisa diatur lewat IT. Oh, di sana ada orang ISIS, di sana ada teroris, terekam semua di situ. Cara penyelesaiannya cuma sekian orang saja," ujarnya dalam telekonferensi, Jumat (5/3).

Dirinya yakin, ke depannya bakal ada temuan soal pengawasan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Dicontohkannya dengan inovasi Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) dalam mendeteksi Covid-19. 

“Tiga hari yang lalu, ITS menemukan sebuah inovasi baru yang mana Covid-19 bisa dideteksi. Apakah Anda terinfeksi ataukah tidak hanya dengan meletakkan alat di ketiak selama dua detik muncul di HP Anda. Eh, Anda terinfeksi, dengan tingkat infeksi sekian," ucapnya. "Di UGM juga ada GeNose."

Menurut Mahfud, inovasi di bidang mitigasi karhutla tergolong urgen lantaran anggaran yang disediakan terbilang fantastis apabila dilakukan manual. Salah satu faktornya, sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2020, banyak sumber daya manusia (SDM) yang terlibat untuk patroli terpadu, dari Polri, TNI, hingga Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Di sisi lain, pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (UU PSDN). Pembentukan komponen cadangan (komcad), salah satu isinya.

Bagi peneliti pertahanan dan keamanan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Diandra Menko, pembentukan komcad mengindikasikan upaya memiliterisasi sipil. Dalihnya, tujuan dan kontribusi dalam pengaturannya terhadap peningkatan efektivitas pertahanan tidak jelas bahkan mengabaikan prinsip profesionalitas komponen utama alias TNI.

Dia melanjutkan, batas antara ranah militer dan sipil kabur dalam 10 tahun terakhir. Alasannya, TNI dapat dikerahkan dalam ranah sipil melalui operasi militer selain perang (OMSP), seperti sosialisasi program keluarga berencana (KB) hingga mengembangkan pertanian.

Sponsored

Sementara itu, sipil dapat masuk ke ranah militer melalui komcad, padahal jumlah personel TNI tergolong gemuk. Sayangnya, aspek profesionalitas dan modernisasi justru sebaliknya.

"Batas antara keduanya itu campur aduk dan ini jelas militerisasi. Semua percaya bisa diselesaikan dengan cara militer," ucapnya dalam webinar, Rabu (3/1). Karenanya, Diandra menyebut, kehadiran komcad menunjukkan tidak pedulinya pemerintah terhadap profesionalitas dalam efektivitas pertahanan.

Berita Lainnya