Mahfud MD: Pemerintah tak akan intervensi kasus Edhy Prabowo

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, pemerintah menghargai dan tidak akan mengintervensi proses hukum terhadap Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo

"Sampai sekarang pemerintah belum tau dugaan tindak pidana korupsi Pak Eddy Prabowo. Pemerintah mendukung apa yang dilakukan oleh KPK, dan silakan itu dilanjutkan sesuai dengan hukum yang berlaku," ujar Mahfud dalam keterangan tertulis, Rabu (25/11).

Mengutip pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Mahfud menyebut, pemerintah akan tegakkan hukum secara benar dan tanpa pandang bulu kepada siapapun. 

"Nah, mungkin kami baru akan tau nanti pukul 01.00. Karena dalam 24 jam baru  pukul 01.26 menit," tutur Mahfud.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu mengklaim, bukti dukungan tersebut ditunjukkan dengan mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 102 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

Perpres tersebut berisi pemberian wewenang lebih teknis operasional kepada KPK untuk melakukan supervisi. Bahkan, jika diperlukan bisa mengambilalih perkara dari Kejaksaan Agung dan Polri.

"Kami sudah sampaikan ke KPK, silakan lakukan dan kami akan mem-back up kalau itu untuk pemberantasan korupsi," ucapnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan, Menteri Edhy ditangkap di Bandar Udara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Operasi dilakukan sekitar pukul 01.23 WIB dini hari, Rabu (25/11). 

"Benar KPK tangkap. Terkait ekspor benur (benih lobster). Tadi pagi jam 01.23 (WIB) di Soetta. Ada beberapa dari KKP dan keluarga yang bersangkutan," ucap Ghufron.

Edhy ditangkap setelah melakukan kunjungan ke Amerika Serikat untuk memperkuat kerja sama di bidang kelautan dan perikanan. Edhy mengunjungi Oceanic Institute (OI) di Honolulu, Negara Bagian Hawaii untuk belajar cara mengoptimalkan budidaya udang.