sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Mahfud MD respons temuan TP3 FPI: Terima kasih sportivitasnya

Dalam laporannya, TP3 FPI menyatakan, TNI dan Polri secara kelembagaan tidak terlibat dalam kasus unlawful killing 6 anggota Laskar FPI.

Manda Firmansyah
Manda Firmansyah Kamis, 08 Jul 2021 14:20 WIB
Mahfud MD respons temuan TP3 FPI: Terima kasih sportivitasnya

Anggota Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan Laskar Front Pembela Islam (TP3 FPI), Amien Rais, menyebut, TNI/Polri secara kelembagaan tidak terlibat dalam insiden penembakan di KM 50 Tol Jakarta-Cikampek. Namun, dia masih menganggap insiden penembakan enam laskar FPI tersebut pelanggaran HAM berat.

Menanggapi hal itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, menilai, pernyataan Amien Rais menggambarkan TP3 tidak memiliki bukti insiden penembakan terhadap enam laskar FPI sebagai pelanggaran HAM berat. Jika ada bukti, pemerintah pun diklaim akan menindaklanjutinya sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

"Ketika Pak Amien dan TP3 bertemu dengan presiden (pada Selasa, 9 Maret 2021, sekitar pukul 10.00 WIB), pemerintah juga sudah mengatakan, bahwa Komnas HAM (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia) tidak menemukan terjadi pelanggaran HAM berat,” ucapnya dalam akun Twitter @mohmahfudmd, Kamis (8/7).

Dia pun menyampaikan rasa terima kasih kepada Amien Rais terkait pengakuan TNI/Polri secara kelembagaan tidak terlibat dalam kejadian tersebut. Menurutnya, pengakuan itu berarti insiden penembakan enam laskar FPI bukan pelanggaran HAM berat sebab unsurnya harus melibatkan aparat secara terstruktur dan sistematis.

"Terima kasih, Pak Amien atas sportivitasnya mengumumkan temuan TP3 tentang terbunuhnya 6 laskar FPI, bahwa tidak ada keterlibatan TNI-Polri. Artinya, peristiwa (ini) bukan pelanggaran HAM berat, melainkan kejahatan biasa,” ucapnya.

Mahfud MD sebelumnya menyebut, insiden penembakan enam laskar FPI tidak memenuhi unsur terstruktur, sistematis, dan masif. Alasannya, Polri tidak secara resmi dan berjenjang menargetkan untuk membunuh enam laskar FPI tersebut dengan perincian taktik, alat, dan strategi pelariannya.

Selain itu, unsur pelanggaran HAM berat adalah dapat menimbulkan korban yang meluas. Jika demikian, maka kasus terbunuhnya enam laskar FPI tersebut dapat dikategorikan pelanggaran HAM berat dan pelaku dapat diadili dengan UU 26/2000.

"Kalau ada bukti mana pelanggaran HAM beratnya itu, mana? Sampaikan sekarang. Kalau enggak, bisa disampaikan menyusul kepada presiden, bukti bukan keyakinan. Kalau keyakinan, kita sendiri juga memiliki keyakinan terhadap peristiwa itu, dalangnya si A, si B, si C," ucapnya dalam telekonferensi, Selasa (9/3). "Kami menunggu buktinya. TP3 juga sudah diterima Komnas HAM. Mana buktinya? Secuil saja bahwa ada terstruktur, sistematis, masif."

Sponsored
Berita Lainnya