Mahfud MD sebut biasa terjadi perusakan di Papua
Dicontohkannya dengan kandidat yang kalah pilkada akan membakar kantor KPU.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, menyatakan, situasi keamanan di Papua masih memanas hingga kini. Organisasi Papua Merdeka (OPM)–yang diklaimnya sebagai kelompok kriminal bersenjata (KKB)–turut memperkeruh suasana. Karenanya, kerap terjadi peristiwa pembunuhan dari TNI kepada masyarakat sipil ataupun sebaliknya.
Kemarin, sambung dia, delapan prajurit TNI AD ditetapkan sebagai tersangka atas pembakaran rumah dinas di Intan Jaya, Papua. Merujuk laporan tim gabungan pencari fakta (TGPF) Intan Jaya, akan dilakukan penegakan hukum secara bertahap.
Namun, sebutnya, penegakan hukum terhadap pejabat-pejabat lokal cenderung susah. "Misalnya, hampir semua di Papua itu ada penyalahgunaan keuangan. Taruhlah dalam tanda petik, dugaan korupsi, tetapi di sana penegakan hukumnya sulit," ujar Mahfud dalam webinar, Sabtu (14/11).
Menurutnya, ada beberapa alasan pejabat-pejabat lokal sulit ditindak. Pertama, tidak bisa diperiksa. Mereka pergi saat hendak dilakukan pemeriksaan. Pun menghimpun kekuatan dan menyerukan kemerdekaan Papua kala akan ditangkap.
Meski demikian, Mahfud sesumbar, penindakan terhadap pejabat lokal mempertimbangkan aspek kemanfaatannya, tak sekadar kepastian dan keadilan.
"Kemanfaatan apa kalau nanti kita tindak? Ada barisan merusak, kan, biasa di Papua. Kalah pilkada, kantor KPU dibakar. Nah, kita menangani Papua ini memang secara hati-hati, pelan-pelan, agar tidak menimbulkan kerusakan,” tuturnya.