Mahfud MD: Tak ada jalan bagi referendum Papua

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan, tidak ada alternatif bagi masyarakat Papua atau siapa pun untuk menentukan nasib sendiri alias referendum.

Sebab, berdasarkan hukum internasional dan keputusan Majelis Umum PBB Nomor 2405 Tahun 1969, sudah jelas disebutkan Papua merupakan bagian dari Indonesia.

"Dan berdasarkan ICCPR (International Covenant on Civil and Political Rights), setiap negara yang sudah berdaulat atas satu wilayah, boleh melakukan semua langkah untuk mempertahankan kedaulatannya atas wilayah dan daerah itu," kata Mahfud saat membuka acara Konferensi Pembangunan Papua 2019 di Hotel J.W. Marriott, Jakarta Selatan, Selasa (17/12).

Lebih lanjut, ia mengatakan, segala upaya yang dilakukan untuk memisahkan Papua dengan Indonesia harus dianggap sebagai bentuk perlawanan terhadap pemerintah yang sah.

“Wajib ditindak dengan tegas untuk mewujudkan pembangunan yang dicanangkan pemerintah di sana,” kata Mahfud.

Menurut dia, sejak berlaku Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, negara sudah berkomitmen untuk melakukan percepatan pembangunan di Bumi Cenderawasih.

Ada empat bidang pembangunan yang jadi prioritas, yakni pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi rakyat, dan infrastruktur.

"Selain itu, pemerintah juga telah mengeluarkan beberapa regulasi dan kebijakan khusus, yang sifatnya afirmatif terkait Papua dan Papua Barat,” tuturnya.

Salah satunya, sebut Mahfud, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan dan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Oleh karenanya, kata Mahfud, diperlukan kerja terpadu antarkementerian dan lembaga dalam membangun Papua dan Papua Barat. Ia mengatakan, hal itu harus dipandang sebagai sebuah janji negara, terkait sila kelima Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

"Masyarakat Papua amat membutuhkan logistik dan pembangunan, seperti warga yang tinggal di luar Papua, terutama di Jawa," ucapnya.