Mahfud MD ungkap perhatian pemerintah atas Papua, dari otsus hingga politik khusus

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengklaim pembangunan di Papua menggunakan pendekatan kesejahteraan, damai, dan tanpa kekerasan bersenjata. Hal itu tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat.

“Afirmasi yang diberikan pemerintah saat ini dalam bentuk dana Otsus, Papua itu diberikan sebesar 2% dari DAP (program dana bantuan). Insyaallah tahun depan menjadi 2,2% dari DAP. Itu berarti belanja untuk setiap orang Papua kalau dirata-ratakan sekitar 17 kali (lipat) lebih besar dibandingkan dengan orang-orang di luar Papua,” ucapnya dalam konferensi pers virtual, Rabu (19/5).

Di sisi lain, afirmasi juga dalam bentuk peluang politik khusus. Misalnya, gubernur dan wakil gubernur harus orang asli Papua. Bahkan, ada afirmasi minimal 25% anggota DPRD harus orang asli Papua. Di bidang pendidikan dan pemerintahan, kata dia, ada program Saudara Papua. Jadi, orang asli Papua dapat masuk ke perguruan tinggi terbaik di Indonesia.

Orang asli Papua dapat diterima masuk Universitas Indonesia (UI), Institute Teknologi Bandung (ITB), hingga Universitas Gadjah Mada (UGM) tanpa perlu diikutkan seleksi umum. Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun disebut telah memerintahkan seluruh instansi pemerintah di tingkat pusat dan daerah untuk merekrut orang asli Papua.

“Kami sudah cek di TNI dan Polri. Itu sudah merekrut mereka dengan syarat-syarat khusus yang tidak berlaku pada orang lain, pokoknya mereka bisa masuk,” tutur Mahfud.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), kata dia, juga telah membuat kebijakan rekrutmen pegawai negeri di seluruh Indonesia dengan memberikan jatah khusus untuk orang asli Papua. Bahkan, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) disebut telah memberikan pelatihan prakerja untuk orang asli Papua.

Sebelumnya, Peneliti tim kajian Papua dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Cahyo Pamungkas mengatakan, pembangunan berbasis pertumbuhan ekonomi yang dilakukan selama ini tidak sesuai dengan karakter budaya Papua. Imbasnya, orang asli termarginalisasi dan mengalami depopulasi, bahkan menjadi minoritas di daerah transmigran seperti Sorong, Jayapura, dan Merauke.

“Ada ketakutan suatu saat orang asli Papua akan menjadi minoritas karena jumlah pendatang lebih besar,” ucapnya dalam sebuah webinar.

Proses marginalisasi, terangnya, juga memosisikan orang asli Papua sebagai kelompok tidak beruntung dalam proses politik. "(Jumlah) anggota DPR kabupaten dari orang asli Papua semakin sedikit,” tutur Cahyo.

"Bahkan sekarang ada di pilkada ini orang pendatang tidak dilarang atau diatur dalam UU Otsus, (sehingga) berani mencalonkan diri. Kalau mereka menang, ini, kan, mereduksi otonomi khusus,” sambungnya.