Mahfud minta aksi kecam Macron dilakukan melalui media

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, menyebut, tidak ada pihak di Indonesia yang perlu bertanggung jawab atas pernyataan Presiden Prancis, Emmanuel Macron.

“Karena di Indonesia ini tidak ada satu institusi atau orang atau siapa pun yang harus ikut bertanggung jawab dengan pernyataan Presiden Macron," tuturnya dalam keterangan pers virtual, Sabtu (31/10).

Ia lantas mengimbau penyampaian aspirasi dilakukan melalui berbagai media yang tersedia. Juga mengingatkan, jika harus dilakukan dengan tertib jika bersikukuh turun ke jalan untuk menyuarakan aspirasi.

"Karena di sini tidak boleh ada yang dirusak. (Unjuk rasa) tidak boleh dilakukan secara anarkis," ucapnya.

Macron sebelumnya menganggap Samuel Paty, seorang guru yang dibunuh karena membahas karikatur yang diduga Muhammad saw kepada murid-muridnya, sebagai martir pengusung kebebasan berekspresi.

Mahfud lalu mengecam sikap tersebut karena dianggap gagal memahami persoalan agama dalam merespons karikatur yang memuat gambar Nabi Muhammad saw. 

"Islam adalah agama rahmah, tetapi pemeluk agama apa pun akan marah kalau agamanya dihina. Kalau tak paham itu berarti dia mengalami krisis gagal paham," ujarnya melalui akun Twitter @mohmahfudmd, Rabu (28/10).

Menurutnya, sikap Macron itu menyebabkan umat Islam di dunia geram karena menganggap pembunuhan Paty sebagai reaksi atas pembahasan karikatur Muhammad saw. Pun mengingatkan, ada kelompok Islam radikal yang memiliki metode menentang hukum republik.

Sementara itu, Macron akan menindaklanjuti insiden pembunuhan tersebut dengan memerintahkan pengawasan ketat terhadap organisasi masyarakat Islam Perancis. Kemudian, menutup sejumlah masjid yang dinilainya mencurigakan.