Mahfud sebut aneh penculikan WNI kembali terjadi

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD akan berdiskusi terlebih dahulu dengan Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi terkait penculikan lima warga negara Indonesia (WNI) di perairan Tambisan, Tungku Lahad Datu, Malaysia.

Pihaknya akan merekomendasikan agar nelayan Indonesia tidak melaut ke sana karena secara teritorial peraian itu tidak masuk wilayah Indonesia.

"Itu salah satu pemikiran (tidak melaut ke perairan Tambisan). Banyaklah pemikiran itu. Kan aneh juga baru bebas tiga diambil lima lagi. Terus (sampai) kapan kita kalah dengan perompak begitu?" ucap Mahfud di kantornya, Jakarta, Senin (20/1).

Sebelum penculikan itu terjadi, pemerintah berhasil membebaskan tiga sandera lainnya. Namun kejadian penculikan WNI kembali terulang.

"Iya nanti saya masih akan diskusi dulu dengan Bu Menlu (Retno). Memang kita berhasil membebaskan tiga, tiba-tiba lima diambil lagi," kata Mahfud.

Lima WNI yang yang diculik di perairan Tambisan, Tungku Lahad Datu, Sabah, Malaysia itu adalah Arsyad bin Dahlan (42) selaku juragan, Arizal Kastamiran (29), La Baa (32), Riswanto bin Hayono (27) dan Edi bin Lawalopo (53). Pelaku diduga merupakan kelompok Abu Sayyaf.

Kejadian itu berlangsung pada Kamis (16/1) sekitar pukul 20.00 waktu setempat. Informasi dihimpun menyebut delapan WNI itu menangkap ikan menggunakan kapal kayu dengan izin terdaftar Nomor SSK 00543/F.

Mereka kemudian didatangi enam orang bertopeng menggunakan kapal cepat, dibawa ke wilayah perairan Filipina. Namun, lima rekannya disandera, sedangkan tiga orang dibiarkan pulang untuk membawa kapal kembali ke Tambisan.

Keterangan parat kepolisian Tambisan menyebutkan lokasi penculikan tidak jauh dari kasus yang menimpa Muhammad Farhan (27) dan rekan lainnya pada 23 September 2019, tepatnya di perairan Tambisan Tungku Lahad Datu.

Laporan kejadian yang dialami delapan WNI diterima aparat kepolisian maritim Lahad Datu pada Jumat (17/1) sekitar pukul 13.17 waktu setempat. Aparat kepolisian Lahad Datu berjanji akan melakukan penyelidikan atas kasus ini.