sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Mantan Deputi Penindakan KPK jadi Kepala BNN

Presiden Jokowi ingin agar BNN memiliki standar seperti KPK, mengingat Heru pernah bertugas di lembaga antirasuah tersebut.

Mona Tobing
Mona Tobing Kamis, 01 Mar 2018 11:38 WIB
Mantan Deputi Penindakan KPK jadi Kepala BNN

Presiden Joko Widodo melantik Heru Winarko sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN). Heru menggantikan Komjen Pol Budi Waseso yang memasuki masa pensiun.

Pelantikan itu dilakukan di Istana Negara berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 14/M Tahun 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala BNN tertanggal 28 Februari 2018. Heru mengucapkan sumpah jabatan yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo.

Sebelum menjabat sebagai Kepala BNN, lulusan Akademi Kepolisian pada 1985 itu juga pernah menjabat sebagai staf Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan bidang ideologi dan konstitusi. Rekam jejak Heru tercatat sebagai Kapolda Lampung maupun bertugas di Direktorat Ekonomi Khusus Mabes Polri pada tahun 2009.

Lanjut pada tahun 2010 bertugas di Direktorat Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri pada 2010. Bahkan Heru pernah menjabat sebagai Deputi Penindakan KPK sejak 15 Oktober 2015. Ketika menjabat sebagai Deputi Penindakan KPK, Heru menjalankan fungsi perumusan kebijakan untuk sub bidang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan di lembaga antirasuah itu.

Karir Heru terbilang cemerlang, ia telah dianugerahi sejumlah tanda jasa. Rinciannya: Satya Lencana Kesetiaan VIII, Satya Lencana Kesetiaan XVI, Satya Lencana Kesetiaan XXIV, Satya Lencana Dwidja Sistha, Satya Lencana Karya Bhakti, Satya Lencana Ksatria Tamtama dan Bintang Bhayangkara Nararya.

Nama Heru akhirnya ditunjuk setelah bersaing dengan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Ari Dono Sukmanto, Asisten Operasi Kapolri Inspektur Jenderal Muhammad Iriawan dan Deputi Pemberantasan BNN Inspektur Jenderal Arman Depari. 

Standar KPK

Heru punya tugas berat untuk tidak hanya membrantas narkoba tapi juga memiliki dan menerapkan standar yang tinggi. Bahkan Presiden Jokowi ingin agar BNN memiliki standar seperti KPK, mengingat Heru pernah bertugas di lembaga antirasuah tersebut. 

Sponsored

Standar apa saja yang dimaksud presiden? Salah satunya adalah standar tata kelola organisasi. Sebab dinilai paling penting dari sisi integritas. "Sebab di situ peredaran narkobanya, duitnya gede sekali, omsetnya gede sehingga orang tergoda untuk berbuat tidak baik," imbuh Presiden Jokowi seperti dikutip Antara

Ia berharap agar narkoba yang masuk makin sedikit. Sehingga pengguna narkoba juga menurun, tidak hanya fokus dari sisi rehabilitasi tapi juga sisi pencegahan ditindak. 

Menanggapi standar KPK yang bisa ada di BNN, mantan kolega Heru yakni Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengatakan salah satu budaya di KPK yang bisa diterapkan di BNN adalah slogan KPK Berani Jujur Hebat. Basaria juga berharap Heru dapat bertindak tegas, transparan yang menjadi salah satu pencegahan utama dalam pencegahan korupsi. 

Basaria juga memuji Heru yang dinilai sabagai atasan yang baik. "Ia bekerja dengan profesional dan punya komunikasi dengan anak buahnya," tukas Basaria. 

BNN diyakini akan membawa perubahan dan menjadi agen perubahan, paling tidak cara kerja dan etika seperti di KPK bisa diberlakukan di sana. Bahkan ke depan, tidak menutup kemungkinan KPK dan BNN akan bekerjasama dalam urusan korupsi yang terkait dengan narkotika. 

Berita Lainnya
×
tekid