Masa transisi PSBB, Gerindra minta Anies evaluasi ITF Sunter

Penerapan masa transisi pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di DKI Jakarta mulai berlaku hari ini, Jumat (5/6). Pada masa ini sejumlah tempat usaha diizinkan beroperasi secara bertahap dengan memperhatikan protokol kesehatan

Anggota DPRD DKI, Prabowo Soenirman menyarankan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga mengevaluasi secara bertahap kegiatan pembangunan di ibu kota. Sebab, ini penting untuk berjalannya roda perekonomian.

Salah satunya, menurut dia, Anies bisa mencabut Peraturan Gubernur (Pergub) No 33 Tahun 2018 tentang Penugasan Lanjutan kepada PT Jakarta Propertindo (Jakpro) dalam Penyelenggaraan Fasilitas Pengelolaan Sampah di dalam Kota/Intermediate Treatment Facility (ITF).

"Sebab, tidak jalan-jalan program itu. Efeknya, sampah Jakarta bisa tak tertampung kalau ini mandeg," kata Prabowo, di Jakarta Jumat (5/6).

Apalagi, hasil rekomendasi Komisi D DPRD DKI dalam laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ), PT Jakpro sebagai pelaksana ITF Sunter dianggap gagal melaksanakan pergub tersebut.

"Makanya, perlu ada evaluasi. Bagi saya ini penting, pada masa transisi ini. Ada program banjir juga yang harus dievaluasi. Khusunya, yang langsung bersentuhan dengan publik," ungkap Prabowo.

Sebagai pengusung Anies, Wakil Ketua Dewan Pembina Fraksi Gerindra DPRD DKI itu mengaku ingin program atau janji kampanye dapat berjalan dengan baik. "ITF ini efeknya akan besar, kalau sampai tak jalan lagi," bebernya.

Padahal, Anies Baswedan sudah melakukan groundbreaking pembangunan ITF Sunter sejak Desember 2018. Prabowo menilai, belum terlaksananya pembangunan ITF Sunter karena terkendala keuangan makin menunjukkan bahwa sejak awal proyek tersebut memang sudah bermasalah.

"Seharusnya saat gubernur groundbreaking semuanya sudah selesai. Khususnya soal finansial dengan segala aspeknya," kata Prabowo.

Sebelumnya, Direktur Pengembangan Bisnis PT Jakpro, Hanief Arie Setianto, mengakui pembangunan ITF Sunter masih terganjal karena ada beberapa kendala dari lembaga keuangan yang belum bisa diselesaikan.

"Makanya sampai sekarang belum ada progress nyata di lapangan," kata Hanief.