Masifnya pembangunan infrastruktur celah bagi korupsi?

Pembangunan infrastruktur yang masif di era kepimimpinan Presiden Joko Widodo kerap dianggap sebagai celah terjadinya tindak korupsi. Tindakan itu bisa berupa upaya manipulasi biaya kontruksi hingga rekayasa prosedur tender. 

Hal ini dibenarkan oleh Sekjen Gabungan Pelaksana Kontruksi Nasional Seluruh Indonesia (Gapensi) Andi Rukman. Menurutnya, memang ada beberapa pemain tender yang hanya mengejar kemenangan saja. 

"Banyak (pemain tender) yang celaka hanya mengejar kemenangan. Dia ikut lelang dengan pinjam (nama) perusahaan lain," kata Andi dalam 'Dialog Urban Suropati Syndicate' di Taman Suropati, Minggu (9/12). 

Namun, Andi juga menyebut para pemain tender juga agak kerepotan jika harus mengikuti prosedur lelang tender yang lazim. 

"Kalau dia mau ikut lelang secara resmi, harus membanting harga jauh di bawah standar karena takut dapat merugikan negara," ujarnya.

Kondisi seperti itulah, lanjut dia, yang sering jadi pemicu tindakan korupsi dalam kegiatan pembangunan infrastruktur. 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sendiri sudah melakukan sejumlah upaya pencegahan.

"Pertama, saya sudah sampaikan tadi bahwa pertumbuhan infrastruktur itu sekitar 4000-an triliun lebih. Jadi, memang sangat besar. Karena sangat besar maka KPK punya perhatian khusus, salah satunya kita mulai kawal melalui proses penawarannya," ujar Wakil Ketua KPK Laode M Syarif dalam kesempatan yang sama. 

Dalam proses penawaran tersebut, jelas Laode, KPK ingin diterapkan sistem e-budgeting dan e-planning di dalamnya. Semata-mata agar prosesnya lebih transparan.  

"Kedua, kita melakukan kajian khusus tentang proyek-proyek infrastruktur," imbuhnya.