Masyarakat perlu diedukasi soal pemakaman jenazah pasien Covid-19

Ketua DPR Puan Maharani mendorong agar pemerintah menggencarkan sosialisasi dan edukasi masif kepada masyarakat, terkait Standard Operational Procedure (SOP) dan protokol kesehatan pemakaman jenazah pasien yang terinfeksi Covid-19.

"Kementerian Kesehatan (Kemenkes), pemerintah daerah (pemda), dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) bersama tokoh masyarakat agar secara masif mengedukasi masyarakat terkait SOP dan protokol kesehatan pemakaman jenazah pasien yang terinfeksi," kata Puan berdasarkan keterangan resminya, Rabu (8/4).

Sosialisasi dan edukasi sangat diperlukan sehingga tidak menimbulkan kecemasan dan ketakutan dari masyarakat akan terjadi penularan jika jenazah dimakamkan di wilayah mereka.

Puan menyarankan agar bahasa sosialisasi atau edukasi dapat dibuat sederhana mungkin. Dengan begitu, setiap masyarakat, baik di kota maupun di desa dapat memahami dan yakin tidak ada yang perlu ditakuti dari pemakaman jenazah pasien positif Covid-19.

Oleh karena itu, masyarakat diimbau tidak melakukan aksi penolakan jenazah pasien Covid-19 kembali. Apalagi jenazah pasien terinfeksi Covid-19 sudah ditangani sesuai prosedur protokol kesehatan dan harus segera dimakamkan.

"Di saat-saat seperti ini justru kita semua harus menunjukkan sikap kerukunan dan gotong royong yang sudah menjadi ciri khas bangsa Indonesia," ujar dia.

Sebelumnya, imbauan agar masyarakat tidak khawatir juga datang dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sekretaris Komisi Fatwa MUI Asrorun Niam mengatakan, masyarakat tidak perlu takut terhadap jenazah positif Covid-19 dikarenkan telah memiliki protokol agar tidak terjadi penularan.

Dikatakan Asrorun, kendati kewaspadaan dan kekhawatiran atas penularan virus Covid-19 memang penting, namun kekhawatiran itu harus disertai dengan pemahaman secara menyeluruh dan utuh. Terutama dalam pengurusan jenazah pasien Covid-19.

"Jangan sampai akibat kekhawatiran akibat minus pengetahuan membuat kita berdosa karena tidak menunaikan kewajiban atas hak jenazah dengan melakukan penolakan pemakaman," terang Asrorun.

Jika demikian, Asrorun khawatirk masyarakat sama saja melakukan perbuatan dosa. Dosa pertama dikarenakan tidak menunaikan kewajiban atas jenazah, dan yang kedua lantaran menghalang-halangi pelaksanaan penunaian terhadap kewajiban terhadap jenazah. 

Sementara itu, Wali Kota Serang Syafrudin berharap, agar Pemprov Banten berkomunikasi langsung dengan warga dan memberikan pemahaman tentang SOP pemakaman jenazah orang yang terpapar akibat Covid-19. Dia khawatir akan ada penolakan dari warga jika itu tidak dilakukan.

Pemprov Banten telah menunjuk Kota Serang, terutama di Kelurahan Sayar, Kecamatan Taktakan, menjadi tempat pemakaman jenazah Covid-19. "Belum menerima koordinasi dari pemprov. Kita tunggu, bisa saja kita tolak," kata Syafrudin saat dikonfirmasi, Rabu (8/4).

Mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (LH) Kota Serang itu juga meminta kepada Pemprov Banten, agar tidak selalu menunjuk wilayahnya menjadi lokasi penanganan khusus korban coronavirus. Sebelumnya, pemprov telah menetapkan RSUD Banten yang berlokasi di Jalan Syeh Nawawi Al Bantani, Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang menjadi RS pusat rujukan pasien Covid-19. 

"Jangan semuanya di Kota Serang. RS pusat rujukan adanya di Kota Serang, bahkan RSDP jadi tempat rujukan pasien corona juga ada di Kota Serang juga, walaupun sebenarnya milik kabupaten," katanya.

Hingga Rabu pagi (8/4),  jumlah orang dalam pemantauan (ODP) terkait Covid-19 di Kota Serang, ada sebanyak 174 orang, 113 masih dipantau dan 61 sembuh. Sedangkan total pasien dalam pengawasan (PDP) hanya ada sembilan orang, enam masih dirawat dan tiga sembuh. Belum ada warga Kota Serang yang terkonfirmasi positif corona.

"Jangan sampai karena semua penanganan ada di kita, nanti warga Kota Serang tertular,"katanya.