Arahan Menag: Penyelenggaraan haji dan umrah harus lebih inklusif

Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mendorong percepatan persiapan ibadah haji dan umrah 1443 Hijriah secara profesional, terbuka, inklusif, dan tidak diskriminatif. Hal ini disampaikan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh (PHU), Hilman Latief.

"Menag juga minta persiapan dilakukan dengan sigap dan cermat, baik terkait jemaah, PPIU (penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah) dan PIHK (penyelenggaraan perjalanan ibadah haji khusus), protokol kesehatan, serta persiapan lainnya," kata Hilman dalam keterangan tertulis Kemanag, Sabtu (30/10/2021).

Ditambahkan Hilman, keterbukaan dan profesionalitas penting karena ibadah haji dan umrah menjadi ajang silaturahim antarumat Islam dari berbagai latar belakang, baik ormas, golongan, daerah, dan lain sebagainya.

"Jemaah memiliki latar belakang tradisi keagamaan yang bermacam-macam. Semua harus dilayani dengan baik," jelas Hilman.

Selain itu, penyelenggaraan ibadah haji dan umrah harus betul-betul disiapkan dan dilaksanakan, termasuk memperhatikan perbedaan karakter, baik pembimbing, petugas, serta jemaah.

"Tanpa ada diskriminasi dan perbedaan, baik prioritas jemaah, penyelenggara maupun para pembimbing haji dan umrah," ucapnya.

Sebelumnya, Konsulat Jenderal (Konjen) Arab Saudi, Abdullah Muqed Al Mutiry, menyatakan, pemerintahannya belum mengizinkan jemaah RI untuk berangkat umrah. Pernyataan disampaikan usai menggelar pertemuan dengan Koalisi Haji Umrah, yang terdiri dari HIMPUH, SAPUHI, AMPUH, dan ASPHURI, pada Rabu (27/10).

“Sampai saat ini, pembukaan umrah untuk Indonesia masih belum dibuka, menunggu hasil diskusi intensif antara pemerintah Arab Saudi dengan pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Kementerian Agama (Kemenag) masing-masing," ucapnya dalam keterangan tertulis.

Meski demikian, Abdullah mengatakan, Kedutaan Besar (Kedubes) Arab Saudi sangat berharap umrah bagi jemaah Indonesia segera dibuka. Namun, pihaknya masih menunggu pengajuan prosedur operasional standar (SOP) pemberangkatan melalui asosiasi agar bisa ditelaah dan dievaluasi lebih lanjut mengenai kemungkinan dari pelaksanaan di lapangan, yang tentu perlu keterlibatan Kemenag selaku regulator.