Menakar usulan PMD Sebesar Rp11,7 triliun untuk BUMD DKI

Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta untuk membahas Kebijakan Umum APBD Perubahan dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) tahun 2018 di gedung DPRD DKI, Selasa (28/8) mendadak tegang.

Sejumlah anggota Banggar sempat silang pendapat menginginkan agar Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), menjelaskan garis besar usulan pemberian Penyertaan Modal Daerah (PMD) dari delapan BUMD DKI, sebesar Rp11,7 triliun. Pimpinan Banggar memutuskan agar penjelasan tersebut dibawa ke tingkat Komisi pada rapat selanjutnya.

"Usulan sebesar Rp11 triliun ini bukan angka kecil. Kita perlu tahu kepastian peruntukannya," kata Pantas Nainggolan, Anggota Banggar DPRD DKI Jakarta.

Dalam dokumen KUPA-PPAS Perubahan APBD 2018 yang diusulkan TAPD kepada Banggar DPRD DKI Jakarta, PMD untuk delapan BUMD dialokasikan senilai Rp11,749 triliun. Anggaran ini masuk ke dalam pos usulan pembiayaan. 

Akibat alokasi tersebut, postur penerimaan dan pembiayaan APBD Perubahan DKI tahun ini melonjak naik 57,41% dari APBD penetapan 2018, senilai Rp11,087 triliun menjadi Rp17,452 triliun.

Banggar menilai usulan PMD tersebut merupakan pengkhianatan, terhadap komitmen yang pernah digaungkan Anies-Sandi sebagai Gubernur dan Wagub DKI Jakarta. Pada pembahasan APBD 2018 di November 2017, seluruh BUMD diharamkan mengusulkan PMD dengan alasan harus mandiri.

"Kemudian tiba-tiba ludah yang sudah dikeluarkan dijilat kembali, dengan mengalokasikan rencana Rp11 triliun lebih untuk PMD, ini bagaimana," ujar Bestari Barus, anggota Banggar DPRD DKI.

Karena itu politisi Partai NasDem itu mendorong agar rapat Banggar fokus untuk mendalami usulan tersebut, tanpa harus terburu-buru membahas struktur KUPA-PPAS Perubahan 2018.

"Saya mohon kepada teman-teman di komisi terkait, agar menyikapi ini baik-baik dan menolak usulan ini," tegasnya.

Anggota Banggar lainnya, Ruslan Amsyari, sepakat kalau Banggar harus mendalami lebih dahulu usulan PMD tersebut. Apalagi performa BUMD milik DKI dalam menyerap PMD yang sebelumnya telah diberikan juga masih lemah.

Anggota Komisi Keuangan DPRD DKI itu juga sempat menyindir, ada BUMD yang hanya bisa menghasilkan deviden dari bunga bank, atas PMD yang didepositokan.

"Tidak terlihat juga kerja dari mereka untuk menghasilkan pendapatan. Nah ini harus menjadi perhatian juga. Jangan sampai mampu memberi, tapi mereka tidak mampu menyerap," ungkap politikus Hanura itu.

Anggota Komisi Perekonomian yang menjadi anggota Banggar, Subandi, menyarankan agar TAPD mengkaji ulang usulan PMD. Ada baiknya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) APBD sebesar Rp13,1 triliun, yang direncanakan dialokasikan untuk PMD sebesar Rp11,749 triliun, digunakan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"BUMD harus memiliki strategi lain dalam memperoleh tambahan modal. Tidak hanya dari PMD, untuk itu diperlukan kreatifitas dari jajaran direksi yang inovatif dan profesional," kata Subandi.

Atas masukan dari sejumlah anggota lintas fraksi di DPRD itu, Wakil Ketua Banggar DPRD DKI, Triwisaksana, memutuskan akan melanjutkan pembahasan KUPA-PPAS Perubahan 2018 pada Rabu (29/8) hari ini.

PMD untuk kesejahteraan warga

Di dalam rapat pembahasan KUPA-PPAS Perubahan 2018, Ketua TAPD DKI, Saefullah, berusaha meyakinkan Banggar DPRD DKI bahwa usulan PMD sebesar Rp11,749 triliun tetap akan dialokasikan untuk pelayanan publik.

Ia mencontohkan usulan PMD untuk PT Jakarta Propertindo (Jakpro) senilai Rp4,6 triliun pada KUPA-PPAS Perubahan 2018. Dana tersebut akan dialokasikan untuk penyediaan hunian diatas depo Light Rail Transit (LRT) di Jalan Pegangsaan II, Jakarta Utara dengan skema DP 0 Rupiah. 

Meski Saefullah yang juga menjabat sebagai Sekertaris DKI Jakarta itu mengakui, pembangunan tersebut masih dalam tahap proyeksi pengembangan rute LRT, yang saat ini baru tersedia di rute Kelapa Gading-Velodrome.

"Depo yang disiapkan sejatinya akan banyak sekali. Sementara ini yang digarap baru satu rute," terangnya.

Soal usulan alokasi PMD senilai Rp935,99 miliar untuk PT Pembangunan Sarana Jaya yang juga mendapatkan penugasan program DP 0 Rupiah, Saefullah menyerahkan pihak Banggar untuk mendalaminya. Ia juga menyampaikan akan sesering mungkin hadir dalam pembahasan KUPA-PPAS.

TABEL PENGAJUAN PMD KUPA-PPAS 2018