Menaker bungkam saat ditanya RUU Cipta Kerja

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, enggan mengomentari perkembangan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Cipker) di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Jakarta, Senin (9/3). Dirinya memilih naik lift usai konferensi per terkait revisi cuti bersama dan hari libur.

Dirinya pun bungkam kala ditanya tentang strategi Kabinet Indonesia Maju dalam memitigasi pemutusan hubungan kerja (PHK) secara masif. "(Cara) pemerintah untuk mengantisipasi adanya 'badai' PHK apa, sih, Bu?" tanya wartawan kepada Ida di Kemenko PMK, beberapa saat lalu.

Sejak awal kemunculannya, RUU Cipker menuai kritik. Bagi Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), beleid sapu jagat (omnibus law) itu akan semakin mereduksi hak-hak buruh. 

Karenanya, sejumlah serikat pekerja mendesak pemerintah mendiskusikan ulang RUU Cipker. Alasan lain, penyusunannya dilakukan tertutup, nirpartisipasi publik, dan terkesan tergesa-gesa.

Menurut Presiden KSPI, Said Iqbal, hal tersebut bertentangan dengan keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang pengin mengundang investor. Namun, menjaga kesejahteraan buruh.

"Presiden Jokowi juga meminta sebaiknya. Melibatkan stakeholder dalam proses pembuatan RUU Cipta Kerja. Kemudian, ada public hiring, uji publik, dan jangan ada penumpang gelap," tuturnya di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Februari 2020.

Gelombang protes RUU Cipker berlangsung hingga kini. Seperti di Yogyakarta, hari ini. Sejumlah massa dari berbagai elemen kembali menggelar unjuk rasa bertajuk #GagalkanOmnibusLaw dan #GejayanMemanggil. Aksi didasari kajian setebal 104 halaman.