Menanti perbaikan pendidikan vokasi

Pasca Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan 11,24% pengangguran didominasi oleh lulusan SMK. Pemerintah pun serius melakukan koordinasi dengan beberapa pihak untuk perbaikan pendidikan vokasi untuk mempebaiki kualitas sumber daya manusia (SDM) yang mampu berdaya saing. 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan, pemerintah perlu mendorong perbaikan kualitas SDM, dimulai dari daerah. 

"Kami mulai dari beberapa pemerintah daerarh. Untuk meningkatkan kualitas SDM, kita lebih bagus untuk melihat semua, mengindentifikasi dan mengusulkan bidang apa saja yang perlu ditingkatkan," jelas Darmin di kantornya, Jumat (9/11). 

Vokasi yang dimaksud Darmin sendiri, bukan hanya seperti SMK yang ada saat ini, tapi menekankan terhadap kurikulumnya, sampai pada praktiknya. 

"Modulnya harus jelas. Kalau mengelas, ya mengelas saja. Otomotif ya otomotif. Kopi ya kopi. Mulai dari pembenihan, membibit bagaimana budidaya yang baik. Bagaimana panen dan prosesnya, dan sebagainya," imbuh Darmin. 

Oleh karena itu, SMK yang ada sekarang ini perlu diidentifikasi ulang. Misalnya saja, masing-masing daerah harus ada 3-5 SMK. Sehingga memudahkan merumuskan bagaimana kurikulumnya, bukan hanya mendapatkan ijazah, tetapi juga mendapatkan sertifikasi kompetensi. 

"Lulusan kopi yang bersetifikasi urusan bibit, me-roasting, barista. Maka sekolah tiga tahun tidak hanya dapat ijazah. Dia (siswa SMK) dapat 5-6 sertifikasi kompetensi, di DO (drop out) pun bisa kerja," tuturnya. 

Vokasi difokuskan di daerah

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Jawa Timur Soekarwo menyampaikan, sudah melakukan pembenahan vokasi sejak 2015. Di Jawa Timur terdapat sembilan jenis pendidikan yang akan diunggulkan. Diantaranya rekayasa teknologi, teknologi informas (IT), sampai pada seni pertujukkan. "Nanti dilatih bagaimana melawak yang baik. Cari gurunya ini yang sulit," kata Soekarwo. 

Kendala yang dihadapi di daerahnya adalah utilitasi tentang sekolah di bidang inkubator. Untuk mengatasi itu, pihaknya bekerja sama, dengan sejumlah pihak. Tingkat pengangguran di Jawa Timur sendiri mencapai 3,85%. Kelulusan SMK di Jawa Timur pun hanya sebatas kelulusan. 

Beberapa SMK akan mulai dikembangkan di Jawa Timur, misalkan yang berfokus pada agrobisnis dan kemaritiman. Oleh karena itu, mungkin akan memperbaiki 'SMK Mini'. 

"SMK Mini itu anak-anak yang putus sekolah, lulus SD, tetapi kami kasih seragam, dilatih enam bulan. Kerjasama dengan Jerman ada BLK. Kami naikkan standar internasional dengan BSN, itu 30.200 produknya. Kami harus melatih keterampilan sekitar 296 ribu orang setiap tahun, karena tenaga kerja baru 323 ribu orang," paparnya. 

Kadin: Vokasi penting memperkuat kekuatan ekonomi

Sementara dunia usaha memandang vokasi merupakan hal yang mendesak dan penting untuk diperbaiki. Menurut Wakil Ketua Umum Kamar Dagang Industri (Kadin), Antonius J Supit, pendidikan vokasi sangat penting dalam menopang perekonomian di Indonesia. 

"Jadi tidak hanya sekedar ikut-ikutan, tapi betul kalau mau, ekonomi kuat. Belajar dari Jerman, pilar utama Jerman, yakni labour reform dan vokasi," tutur Antonius saat ditemui usai rapat koordinasi bahas vokasi di Kemenko Perekonomian, Jumat (9/11). 

Selain itu, vokasi juga akan membuat pekerja lebih baik dalam mendapatkan pekerjaan. Dengan begitu, bisa memajukkan industri, yang akhirnya membuat daya saing Indonesia lebih kuat. 

Dari rapat koordinasi ini, pemerintah daerah akan melakukan inventarisasi BLK atau SMK di daerahnya. Perbaikan vokasi akan dimulai di daerah seperti di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Kepulauan Riau, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Tumur. 

Setelah pemda melakukan revitalisasi, tersebut, kemungkinan akan ada rapat lanjutannya lagi untuk mengkoresi, apa saja potensi daerah yang bisa dikembangkan. 

Idealnya begitu lulus dari SMK akan langsung bekerja, tidak seperti sekarang. Kapasitas SMK pun akan lebih tinggi dari BLK. Dengan begitu, para pelaku industri dan usaha akan senang hati menerima lulusan SMK. 

"Industri akan senang, karena tenaga kerja yang terampil, tidak perlu ada proses pendidikan dan seterusnya. Buat siswa pun akan merasa senang, selesai belajar langsung dapat pekerjaan. Pemerintah juga jadi lebih ganpang mengurangi pengangguran dan ekonomi secara nasional akan jadi kuat," pungkasnya. 

Anggaran Vokasi pada 2019 sebesar Rp25,9 triliun

Pemerintah mengalokasikan anggaran pengembangan vokasi pada 2019 sebesar Rp25,9 triliun. Angka itu meningkat 10,2% dibandingkan pagu belanja pengembangan vokasi pada 2018 yang sebesar Rp23,5 triliun. 

Berdasarkan data yang diperoleh dari Bappenas, salah satu perubahan signifikan pada alokasi anggaran tahun depan adalah kenaikan anggaran untuk Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Perindustrian

Untuk kementerian tenaga kerja (kemenaker), pengembangan vokasi menjadi Rp2,9 triliun, dari sebelumnya pada 2017 sebesar Rp450 miliar. 

Anggaran tersebut diperuntukkan dalam hal pelatihan, pemagangan, sertifikasi, pelatihan kewirausahaan, dan peningkatan sarana dan prasarana Balai Latihan Kerja (BLK). 

Kemudian untuk Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menjadi Rp2,3 triliun dari sebelumnya pada 2017 sebesar Rp683,4 triliun. Alokasi dana tersebut, guna meningkatkan pembelajaran di industri dan diklat di SMK. 

Sementara anggaran di pos Kemendikbud berkurang menjadi Rp3,4 triliun, dari sebelumnya sebesar Rp5,6 triliun. 

Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro  mengatakan, porsi daerah dalam alokasi anggaran mencapai Rp 9 triliun. Hal itu terdiri atas dana BOS SMK sebesar Rp 6,7 triliun dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan SMK sebesar Rp 2,3 triliun. 

"Kami tentu berharap pemerintah daerah bisa ikut menyukseskan upaya pengembangan vokasi," kata Bambang