logo alinea.id logo alinea.id

Mendagri bantah politisasi izin FPI 

Jokowi sempat menyebut tak akan membubarkan ormas yang tak sejalan dengan ideologi negara.

Achmad Al Fiqri
Achmad Al Fiqri Selasa, 30 Jul 2019 15:18 WIB
Mendagri bantah politisasi izin FPI 

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo membantah pemerintah mempolitisasi perpanjangan izin organisasi masyarakat (ormas) Front Pembela Islam (FPI). Menurut Mendagri, pihaknya masih mempelajari perpanjangan surat keterangan terdaftar (SKT) yang diajukan FPI ke Direktorat Jenderal Politik dan Hukum (Ditjen Polpum) Kemendagri. 

"Setiap pengajuan SKT itu kami telaah, khususnya yang menyangkut administrasi, AD/ART, dan menerima Pancasila dengan konsisten atau tidak," ujar Tjahjo kepada wartawan di kantor Ombudsman RI, Jakarta Pusat, Selasa (30/7). 

Menurut Tjahjo, saat ini ada banyak ormas yang berbarengan mengajukan perpanjangan SKT ke Kemendagri. Karena itu, tim Ditjen Polpum butuh waktu untuk menelaah dan memverifikasi berkas-berkas persyaratan perpanjangan SKT. 

"Ormas di negara kita itu mencapai di atas 400 ribu ormas, baik yang mengurus SKT di Kemendagri, yang lewat Kemenkumham, ada yang lewat notaris. Lha, yang lewat Kemendagri itulah yang setiap pengajuan SKT itu kami telaah," ujar Tjahjo. 

Terkait kewajiban FPI menerima ideologi Pancasila, Tjahjo menegaskan, hal itu bukan bentuk politisasi. Pasalnya, kewajiban tersebut sudah tertera dalam undang-undang yang berlaku. 

"Ini masalah politik negara yang harus ditaati oleh setiap ormas yang mempunyai hak untuk berormas, berhimpun, berpartai yang dilindungi undang-undang. Aturan-aturan kenegaraan itu harus diikuti dengan baik, termasuk pengajuannya juga akan kita lihat track recordnya bagaimana," ucap Tjahjo.

Dalam wawancara dengan Associated Press (AP), Jumat (27/7) lalu,  Presiden Joko Widodo mengisyaratkan bahwa pemerintah tidak akan segan-segan menolak pengajuan perpanjangan SKT untuk FPI. Menurut Jokowi, pemerintah bakal mengcabut izin FPI jika ormas pimpinan Rizieq Shihab itu dinilai tidak sejalan dengan ideologi bangsa.

Ketika ditanya kemungkinan FPI dibubarkan jika SKT tak diperpanjang, Tjahjo menjawab diplomatis. "Ya, saya belum bisa katakan sekarang. Tunggu waktunyalah nanti (bagaimana) hasil tim Ditjen (Polpum) kami (setelah) selesai melakukan evaluasi terhadap setiap ormas yang mengajukan SKT baru atau perizinan," tuturnya.

Sponsored

Masa berlaku SKT FPI habis pada 20 Juni lalu. FPI kemudian mengajukan permohonan perpanjangan SKT sebagai ormas kepada Kemendagri. Namun, berkas permohonan FPI dikembalikan pada 11 Jul lalu karena dinilai memenuhi seluruh syarat administrasi yang diatur dalam Permendagri Nomor 57 tahun 2017.