Mendagri: Pemda bisa manfaatkan anggaran BTT untuk bansos

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, meminta kepala daerah menyalurkan bantuan kepada masyarakat terdampak pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat. Jaringan pengaman sosial tersebut dapat berupa bantuan sosial (bansos) serta stimulan ekonomi bagi usaha mikro, menengah, dan ultramikro.

Dia pun meminta pemerintah daerah (pemda) dapat segera menyalurkan bansos tanpa menunggu instruksi pusat, terutama yang telah memiliki anggaran reguler dan dialokasikan Dinas Sosial (Dinsos). Jika diperlukan, dapat memanfaatkan belanja tidak terduga (BTT) selain dana 8% dari APBD untuk penanganan Covid-19.

"Jadi, begitu di daerah melihat ada masyarakat yang kesulitan, segera untuk dibantu,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (19/7).

Selama penggunaan anggaran sesuai prosedur dan tepat saluran, Tito melanjutkan, akan mendukung dan bertanggung jawab terhadap pemanfaatan tersebut. Karenanya, kepala daerah diminta tak ragu-ragu untuk menyalurkannya.

“Tidak usah menunggu, ini diskresi dari kepada kepala daerah masing-masing dan juga tidak di-mark up, itu saya kira apalagi tadi sudah rapat dengan Kepala BPKP, BPKP akan melakukan pendampingan,” tuturnya.

Dirinya pun menuntut ketegasan pemda dalam merealokasi anggaran untuk memberikan jaring pengaman sosial dan stimulan ekonomi. Tito akan berkoordinasi dengan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, agar segera menerbitkan peraturan terkait.

"Sehingga, ini bisa menjadi dasar betul bagi daerah untuk tidak ragu-ragu merealokasikan APBD-nya untuk kepentingan bansos maupun stimulan ekonomi,” ucap Tito.