sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Mendagri: Penanganan pascabencana siklon tropis belum tuntas

Kerusakan akibat bencana siklon tropis Seroja di NTT, seperti di Sumba Timur, belum seluruhnya diperbaiki.

Manda Firmansyah
Manda Firmansyah Jumat, 04 Jun 2021 07:54 WIB
Mendagri: Penanganan pascabencana siklon tropis belum tuntas

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, mengimbau semua pihak mendukung penanganan bencana siklon tropis Seroja di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang masih belum tuntas. Sebab, masih banyak kerusakan yang ditimbulkan belum diperbaiki dan itu tidak bisa hanya mengandalkan peran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumba Timur.

Dia menerangkan, Pemkab Sumba Timur memiliki kapasitas fiskal terbatas. Dengan demikian, penanganan pascabencana siklon tropis Seroja membutuhkan bantuan dari pihak lain, seperti pemerintah daerah (pemda) di tingkat provinsi ataupun nasional.

"Nanti kita akan sampaikan kepada (pihak terkait) yang lain-lain (soal) belum tuntas permasalahan, mitigasinya belum tuntas, masih banyak rumah-rumah yang rusak," ucapnya sela penyerahan bantuan oleh TP PKK Pusat kepada Pemkab Sumba Timur di Gedung Nasional Umbu Tipuk Marisi, Sumba Timur, NTT, pada Kamis (3/6).

Tito berharap, kedatangannya dapat menggaungkan persoalan penanganan pascabencana siklon tropis Seroja. Jadi, semua pihak nantinya turut membantu agar penanganan pascabencana bisa lebih efektif.

"Ini akan kita suarakan. Itu sepenuhnya maksud kedatangan kita ke sini," jelasnya.

Siklon tropis Seroja terjadi imbas kenaikan suhu permukaan air laut di wilayah perairan di NTT. Puncak siklon tropis Seroja terjadi pada Senin (5/4) dini hari. Ketika terbentuk, siklon memiliki kecepatan pusaran angin hingga 85 km/jam.

Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies (CSIS), Philips J. Vermonte, sebelumnya mengatakan, sistem politik yang lebih banyak menyerahkan kekuasaan kepada pemda atau desentralisasi dinilai bukan hanya keniscayaan politik pascareformasi 1998, tetapi keharusan. Alasannya, pemda semakin dituntut mampu menghadapi persoalan bersifatnya global dengan dampak lokal, seperti perubahan iklim.

“Yang bisa kita rasakan baru-baru ini, siklon tropis Seroja di NTT. Karakternya sama dengan masalah global, perubahan iklim, tetapi merusak pembangunan. Menurut kita, menyelesaikannya secara lokal," ujarnya dalam diskusi "Pentahelix dan Percepatan Pemulihan Ekonomi Kota di Indonesia," Selasa (25/5).

Sponsored

Ke depan, bencana alam akibat perubahan iklim akan semakin banyak terjadi. Karenanya, pemda harus mampu memulihkannya dan mempersiapkan diri. Persoalan perubahan iklim, jelas Philips, juga berkelindan dengan persoalan politik dan pengambilan kebijakan.

Menurutnya, kepala daerah harus bisa memahami dampak perubahan iklim terhadap pembangunan dan masyarakat juga perlu terbuka dalam berpikir sehingga dapat berkolaborasi dengan berbagai pihak.  Apalagi, nyaris semua tempat di Indonesia tergolong rawan bencana alam.

Berita Lainnya