Mendagri sarankan pertemuan tiga gubernur selesaikan masalah Papua

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengimbau Gubernur Papua Lukas Enembe dan Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan, datang ke Jawa Timur menemui Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Pertemuan ketiganya dinilai penting untuk menurunkan tensi ketegangan terkait pengepungan asrama mahasiswa Papua di Jawa Timur.

"Kalau suasana sedang mereda, segeralah Gubernur Papua dan Gubernur Papua Barat datang ke Jatim, ketemu Ibu Khofifah yang kemarin juga telah minta maaf, walaupun itu tidak atas nama warga jatim," kata Tjahjo saat berada di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (22/8).

Menurutnya, pertemuan tersebut dapat membuka dialog perdamaian di antara warga. Agar lebih efektif, para mahasiswa Papua yang sempat mendapat perlakuan diskriminatif diusulkan turut hadir dalam pertemuan tersebut.

Menurut Tjahjo, perosalan yang menimpa mahasiwa Papua merupakan persoalan bersama. Karena itu, penyelesaian kasus tersebut menjadi tanggung jawab seluruh pihak.

"Mari kita duduk bersama, selesaikan bersama dengan pikiran yang dinginm dengan hati yang jernih, untuk menjaga persatuan dan kesatuan NKRI yang utuh," kata Tjahjo.

Sejumlah wilayah di Papua dan Papua Barat bergejolak pasca-insiden yang terjadi pada mahasiswa Papua di Malang dan Surabaya, Jawa Timur. 

Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) terlibat bentrok dengan warga di daerah Perempatan Rajabali, Kota Malang pada Kamis (15/8) pagi. Bentrok bermula saat mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa menuntut tanggung jawab Amerika Serikat di Papua Barat. Terjadi saling saling lempar batu antara warga dengan para mahasiswa.

Sementara di Surabaya, asrama mahasiswa Papua yang berada di Jalan Kalasan dikepung sejumlah ormas. Mereka menduga penghuni asrama merusak tiang bendera, hingga Merah Putih menjuntai ke selokan. Massa sempat meneriakkan ujaran rasial saat menuntut penghuni asrama keluar. 

Merespons hal tersebut, masyarakat Papua dan Papua Barat menggelar unjuk rasa. Namun aksi damai yang diikuti ribuan warga, berbuntut ricuh. Sejumlah fasilitas umum, seperti Kantor DPRD, Bandara Domine Eduard Osok, dan Lapas Kota Sorong rusak.

Suasana semakin panas setelah sejumlah konten berisi dugaan penyerangan mahasiswa Papua di Malang dan Surabaya tersebar via media sosial. Salah satu narasi video dianggap mendiskriminasi warga Papua di Pulau Jawa.