Mendikbud izinkan pembukaan sekolah mulai Januari: Bukan kewajiban

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mempersilakan pemerintah daerah (pemda) memutuskan pembukaan sekolah tatap muka di seluruh zona risiko Covid-19. Kebijakan ini mulai berlaku semester genap tahun ajaran 2020/2021.

“Perbedaan besar di SKB (Surat Keputusan Bersama) 4 Menteri sebelumnya, peta zona risiko tidak lagi menentukan pemberian izin pembelajaran tatap muka. Tetapi, pemda menentukan, sehingga bisa memilih daerah-daerah dengan cara yang lebih detail,” ucapnya dalam konferensi pers virtual, Jumat (20/11).

Keputusan pembukaan sekolah, kata dia, bakal diberikan kepada tiga pihak. Yaitu, pemda, kantor wilayah (kanwil), dan orang tua melalui komite sekolah. Namun, jelas Nadiem, jika pada Januari 2021 ingin menyelenggarakan pembelajaran secara tatap muka, maka perlu ditingkatkan kesiapan sekolah.

Para orang tua murid dibebaskan untuk menentukan apakah sang anak diperbolehkan pergi ke sekolah atau tidak. Bahkan, ketika sekolah dan pemda telah memutuskan secara tetap untuk membuka kembali kegiatan pembelajaran tatap muka.

“Pembelajaran tatap muka diperbolehkan, bukan kewajiban,” tutur Nadiem.

Ia menjelaskan, evaluasi SKB 4 Menteri Ini mempertimbangkan situasi terkini. Banyak sekolah di zona hijau dan kuning tetap melaksanakan pembelajaran jarak jauh (PJJ). Disisi lain, banyak juga sekolah di zona oranye dan merah malah melakukan pembukaan sekolah tatap muka.

Banyak sekolah di zona hijau dan kuning tetap melakukan PJJ karena pembelajaran tatap muka membutuhkan disiplin yang tinggi. Apalagi, sekolah perlu melewati berbagai proses persiapan protokol kesehatan dan adaptasi kebiasaan baru.

“Ini sekadar pemotretan situasi saat ini. Banyak di zona oranye dan merah, meskipun sudah tidak diperkenankan dibuka, tetapi banyak sekolah di daerah-daerah dan desa-desa yang keluarahannya merasa sangat sulit untuk melaksanakan PJJ,” mantan CEO Gojek tersebut.

Evaluasi ini, kata dia, mempertimbangkan dampak negatif PJJ. Jika terus menerus dilaksanakan, PJJ bisa mengukir risiko permanen. Misalnya, anak terancam putus sekolah. Banyak sekolah, klaim dia, anak-anak didorong orang tuanya untuk lebih baik bekerja. Terlebih, situasi ekonomi saat ini tidak memadai.

Ia pun menyalahkan banyak orang tua yang tidak mampu melihat bagaimana peran sekolah dalam proses PJJ.

“Ini membuat banyak orang tua yang skeptik bahwa PJJ ini adalah suatu hal yang bener-benar berperan dalam pendidikan anaknya, sehingga banyak anak yang juga dikeluarkan dari sekolah,” ucapnya.