Menhan Prabowo: Harus ada keberanian pindahkan ibu kota

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau langsung sodetan akses jalan menuju rencana ibu kota negara di Provinsi Kalimantan Timur. Sodetan akses berlokasi di Jalan Tol Balikpapan-Samarinda KM 14.

Presiden dan rombongan dalam perjalanan dari Kota Samarinda ke Kota Balikpapan, Selasa (24/08). Rombongan melihat sodetan akses itu.

"Kita melihat ini lebih detail lagi karena untuk membangun ibu kota baru yang paling penting adalah infrastruktur menuju ke sana dulu untuk nanti membawa logistik," ujar Presiden di lokasi.

Presiden didampingi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono. Ketiganya berdiskusi seraya melihat peta dan meninjau dengan teropong.

Jokowi menjelaskan, dia dan dua pembantunya itu melihat detail. Juga mendiskusikan di mana kira-kira dibangun pelabuhan dan lapangan udara. "Kalau kita melihat ke lapangan seperti ini akan lebih mudah. Itu saja," kata Jokowi.

Prabowo menjelaskan kepada Presiden bahwa lokasi calon ibu kota negara amat strategis. Bagi Prabowo, harus ada keberanian memindahkan ibu kota dari Jakarta, sehingga bisa memisahkan pusat pemerintahan dari pusat ekonomi.

"Kita harus ada keberanian untuk memindahkan ibu kota, memisahkan pusat pemerintahan dari pusat keuangan, perdagangan, industri," kata Ketua Umum Partai Gerindra itu.

Menurut Prabowo, pemindahan ibu kota negara sudah disiapkan matang melalui berbagai studi dan pertimbangan. Dia mendukung penuh rencana tersebut untuk diteruskan.

"Saya sangat mendukung, saya menyarankan kepada Presiden bahwa kita harus teruskan Pak, begitu saran saya. Dan Menteri PUPR juga sudah meyakinkan ini persiapannya sudah sangat matang,” jelas Menhan.

Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor menyampaikan masyarakat Kalimantan Timur berterima kasih kepada Presiden Jokowi atas penetapan titik simpang sodetan ke arah ibu kota negara. 

Menurut Isran Noor, akses tersebut nantinya akan memberikan kecepatan bagi mobilitas masyarakat dari Kota Balikpapan dan Samarinda ke arah ibu kota negara.

"Kalau dukungan pemerintah daerah pasti sudah kami lakukan kepada masyarakat bersama-sama. Kawasan ini adalah kawasan hutan dan lahan negara, jadi tidak ada masalah dengan lahan," ujar Isran Noor. 

Sebagai informasi, Presiden Sukarno mewacanakan pemindahan ibu kota negara ke Palangka Raya, Kalteng, pada 1965. Presiden Soeharto mewacanakan daerah Jonggol, Bogor, sebagai ibu kota negara. 

Setelah tenggelam, pada 2010 wacana ibu kota negara kembali muncul setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menawarkan opsi pemindahan ibu kota negara sebagai cara mengatasi kemacetan di Ibu Kota Jakarta. 

Memasuki era pemerintahan Presiden Jokowi, tepat 2019, pemerintah memutuskan ibu kota negara pindah ke Kalimantan Timur, tepatnya di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara.