Menimbang ide Prabowo mengasingkan koruptor di pulau terpencil

Pada debat calon presiden dan calon wakil presiden di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/1), calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto melontarkan idenya perihal hukuman bagi para koruptor.

Dia menyebut, selain peningkatan kesejahteraan untuk para pejabat berwenang, pengawasan dan hukuman bagi para pelaku korupsi perlu diterapkan.

“Birokrat akan ditingkatkan gajinya dengan signifikan. Kalau dia masih korupsi, kita harus tindak sekeras-kerasnya. Kalau perlu, kita contoh negara-negara lain, kita taruh (koruptor itu) di pulau yang terpencil, suruh tambang pasir terus-menerus,” kata Prabowo saat debat, Kamis (17/1).

Barangkali, sebagian orang akan teringat pengasingan belasan ribu tahanan politik Orde Baru ke Pulau Buru, Maluku, pada akhir 1960-an hingga akhir 1970-an, saat Prabowo mengatakan akan menaruh koruptor di pulau terpencil.

Prabowo pun tak menyebut spesifik, negara mana yang menghukum koruptor diasingkan ke pulau terpencil. Korupsi memang masalah pelik yang tak ada habis-habisnya.

Sejarawan Peter Carey dalam bukunya, Korupsi dalam Silang Sejarah Indonesia: Dari Daendels (1808-1811) sampai era Reformasi (2016) menulis, upaya menegakkan birokrasi bersih dari korupsi bisa bercermin dari negara maju, seperti Inggris dan Prancis. Inggris memerlukan waktu lebih dari 150 tahun (1660-1830), hingga akhirnya bisa menciptakan sistem yang menekan korupsi pada 1832.

Carey sendiri membandingkan kejahatan korupsi di Indonesia, yang dampak buruknya beberapa kali lipat dari efek transaksi narkotika.

“Menurut statistik Badan Narkotika Nasional tahun 2014, 33 orang dari empat juta (943.000 pemakai berat) pemakai narkotik di Indonesia meninggal akibat overdosis dan penyakit terkait, bisa diduga bahwa seribu kali lebih banyak warga Indonesia meninggal akibat korupsi yang merongrong lembaga pemerintahan,” tulis Carey dalam bukunya.

Carey menyebut, isu korupsi menjadi salah satu isu abadi yang sudah lama menghantui ibu pertiwi. Naskah pertama tentang isu korupsi di Jawa bisa ditemukan dalam tulisan Bupati Karanganyar Raden Adipati Joyodiningrat (1832-1864). Carey mengutip tulisan Joyodiningrat:

“Agar perkaranya selesai, segalanya tergantung kehendak Raden Adipati Danurejo IV. Barang siapa yang menyerahkan sogok dan upeti paling banyak berupa uang atau barang atau khususnya perempuan cantik, dialah yang akan dibuat menang.”

Lantas, tepatkah “membuang” koruptor ke pulau terpencil, seperti yang diutarakan Prabowo?