sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Menkes soal vaksinasi gotong royong: Tak mungkin pemerintah lakukan sendiri

Vaksinasi jalur gotong royong tidak akan menghilangkan hak rakyat.

Manda Firmansyah
Manda Firmansyah Sabtu, 20 Feb 2021 12:07 WIB
Menkes soal vaksinasi gotong royong: Tak mungkin pemerintah lakukan sendiri
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 1.341.314
Dirawat 153.074
Meninggal 36.325
Sembuh 1.151.915

Vaksinasi jalur mandiri atau gotong royong diklaim tidak akan menghilangkan hak rakyat untuk memperoleh vaksin Covid-19 secara gratis. Konsep jalur mandiri atau gotong royong merupakan mekanisme untuk mengajak pihak swasta membantu pemerintah agar dapat mempercepat vaksinasi bagi seluruh rakyat di Indonesia.

“Jangan sampai pemberian vaksin (mandiri/gotong royong) ini bisa membuka persepsi bahwa yang kaya bisa duluan, karena sekarang juga di seluruh dunia ini merupakan isu yang sangat sensitif. Banyak negara berkembang belum bisa mendapatkan akses vaksin, karena negara-negara maju mengijon atau mendominasi pembelian vaksin,” ujar Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam konferensi pers virtual, Sabtu (20/2).

Kementerian Kesehatan (Kemenkes), kata dia, ingin memastikan bahwa semua rakyat Indonesia akan mengikuti program vaksinasi Covid-19 ini.

“Ini bukan untuk bisa semata-mata. Konsep bahwa vaksiansi dilakukan untuk bisnis, sesudah kami lihat di seluruh dunia, merupakan sesuatu yang hampir tidak ada,” tutur Budi.

Kemenkes, lanjutnya, masih mempersiapkan regulasi terkait vaksin Covid-19 jalur mandiri atau gotong royong. Diharapkan, adanya vaksin Covid-19 jalur mandiri atau gotong royong ini dapat memberi fleksibilitas bagi pihak swasta yang merasa memiliki kewajiban sosial agar berpartisipasi membantu vaksinasi seluruh rakyat Indonesia.

“Sebagai Menteri Kesehatan, untuk menyelesaikan pandemi ini tidak mungkin pemerintah melakukan sendiri secara eksklusif, tetapi harus secara inklusif,” ucapnya.

Sebelumnya, ahli epidemiologi dan biostatistik Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono khawatir, vaksin mandiri dapat memperburuk kesetaraan akses dan keadilan. Sebab, vaksinasi mandiri hanya ditentukan oleh afiliasi ekonomi atau perusahaan, bukan pada risiko kesehatan.

Jika perusahaan swasta ingin membantu, maka semestinya mengalokasikan dana dan sumber daya untuk mendukung program vaksinasi Covid-19 berdasarkan prioritas yang telah ditetapkan.

Sponsored

“Kalau mereka saya ingin cepat-cepat pulih ekonominya. Jadi, mau vaksinasi karyawannya saja dan keluarganya. Dalam kondisi stok terbatas mengambil, merusak sistem yang sudah dibangun,” ucapnya dihubungi Alinea.id, Jumat (19/2).

“Untuk memvaksin seluruh rakyat Indonesia berdasarkan prioritas yang sudah ditetapkan. Itu mengganggu, malah melakukan sabotase,” pungkasnya.

 

Berita Lainnya