sun
moon
logo alinea.id logo alinea.id

Menkes setuju penerapan PSBB di Gorontalo

Pemprov Gorontalo akan mengoordinasikan hal tersebut dengan semua pihak terkait untuk menentukan langkah lanjutan.

Gema Trisna Yudha
Gema Trisna Yudha Selasa, 28 Apr 2020 22:07 WIB
Menkes setuju penerapan PSBB di Gorontalo
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 25773
Dirawat 17185
Meninggal 1573
Sembuh 7015

Menteri Kesehatan RI Terawan Agus Putranto menyetujui usulan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di Provinsi Gorontalo. Pemprov Gorontalo segera melakukan langkah lanjutan untuk memulai pelaksanaan kebijakan menekan penyebaran Covid-19.

“Saya dapat pesan dari Pak Menkes Terawan bahwa PSBB Gorontalo disetujui,” kata Gubernur Gorontalo Rusli Habibie di Gorontalo, Selasa (28/4).

Rusli mengatakan, pihaknya akan segera mengoordinasikan hal tersebut dengan semua pihak terkait, termasuk TNI dan Polri untuk menentukan langkah lanjutan. Dia berharap, pelaksanaan PSBB di Gorontalo diikuti secara patuh oleh masyarakat.

"Saya minta TNI Polri untuk tegas menindak warga yang tidak patuh,” katanya.

Keputusan Menkes menyetujui usulan penerapan PSBB di Gorontalo, tertuang dalam surat nomor HK.01.07/MENKES/279/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Provinsi Gorontalo dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Surat ditandatangani Terawan tertanggal 28 April 2020.

Dalam diktum kedua surat tersebut, disebutkan bahwa Pemprov Gorontalo wajib melaksanakan PSBB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan secara konsisten mendorong dan menyosialisasikan pola hidup bersih dan sehat kepada masyarakat.

Pada diktum ketiga disebutkan bahwa PSBB dilaksanakan selama masa inkubasi terpanjang, dan dapat diperpanjang jika masih terdapat bukti penyebaran.

Selanjutnya, disebutkan bahwa dalam pelaksanaan PSBB Pemprov Gorontalo mengkoordinasikan persiapan anggaran dan operasionalisasi jaring pengaman sosial untuk kabupaten/kota di wilayahnya, termasuk membantu kabupaten/kota yang belum memiliki persiapan tersebut.

Sponsored

Kelima, keputusan Menteri mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 28 April 2020.

Cara berjuang masyarakat adat melawan Covid-19

Cara berjuang masyarakat adat melawan Covid-19

Jumat, 29 Mei 2020 16:49 WIB
Pandemi dan paras otoriter rezim Jokowi 

Pandemi dan paras otoriter rezim Jokowi 

Kamis, 28 Mei 2020 17:45 WIB
Berita Lainnya