sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Defisit BPJS Kesehatan, Menkes soroti tagihan penyakit jantung Rp10 triliun

Menkes Terawan akan membentuk tim kecil yang berasal dari unsur pemangku kepentingan terkait penyelenggaraan program JKN.

Tito Dirhantoro
Tito Dirhantoro Minggu, 27 Okt 2019 11:15 WIB
Defisit BPJS Kesehatan, Menkes soroti tagihan penyakit jantung Rp10 triliun
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 244676
Dirawat 57796
Meninggal 9553
Sembuh 177327

Usai dilantik sebagai Menteri Kesehatan oleh Presiden Joko Widodo pada Rabu (23/10), keesokan harinya dokter Terawan Agus Putranto melakukan serah terima jabatan dengan Menkes 2014-2019 Nila Moeloek pada Kamis (24/10) malam. Ia langsung gerak cepat mengerjakan pekerjaan rumah pemerintah di bidang kesehatan. Salah satunya permasalahan defisit BPJS Kesehatan.

Mengunjungi kantor BPJS Kesehatan, Menkes Terawan  berdiskusi dengan jajaran direksi BPJS Kesehatan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional.

Terawan dengan wajahnya yang murah senyum dan logat Jawa yang medok, menyampaikan hal pertama yang akan dilakukannya untuk penyelesaian defisit BPJS Kesehatan yaitu menyerahkan seluruh gaji pertamanya sebagai Menkes beserta tunjangan kinerjanya kepada BPJS Kesehatan untuk dimanfaatkan soal defisit JKN.

Bagi Terawan, gaji pertama seseorang haruslah dikembalikan kepada Yang Maha Kuasa. Oleh karena itu dirinya mendedikasikan gaji pertama tersebut untuk membantu penyelesaian defisit BPJS Kesehatan yang dampaknya terasa sampai ke masyarakat.

Saat ditanya berapa jumlah gajinya yang akan diserahkan, Terawan sendiri tidak mengetahui. "Gaji saya sampai sekarang ndak tahu, jadi lebih baik ndak tahu aja," katanya.

Inisiatif menyerahkan gaji pertamanya sebagai Menkes memanglah bersifat pribadi. Namun Menkes Terawan juga mengajak Sekretaris Jenderal Kemenkes dan juga pegawainya untuk turut menyumbang dengan kerelaan hati. Terawan menyebutnya sebagai gerakan moral.

Di luar gerakan moral tersebut, Terawan pun sudah memiliki konsep untuk menuntaskan masalah defisit BPJS Kesehatan dengan memperhitungkan dan menimbang-nimbang beberapa hal, agar semua pihak terkait tak merasa dirugikan. Menkes memberikan penekanan untuk tidak memberatkan masyarakat pada keputusan yang akan diambil dalam penyelesaian masalah defisit BPJS Kesehatan.

Hal pertama yang dilakukan oleh Menkes Terawan adalah membentuk tim kecil yang berasal dari unsur pemangku kepentingan terkait penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional. Tim tersebut akan membahas langkah strategis yang diperlukan atau sangat diperlukan untuk mengatasi defisit.

Sponsored

"Sebenarnya terkait defisit ini sudah dibicarakan bersama tiga kementerian, yaitu Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, dan Kemenko PMK. Tinggal ditindaklanjuti saja. Tapi ada perhitungan-perhitungan yang akan diselesaikan oleh Tim Kecil," kata Terawan.

Salah satu yang akan segera dilakukan oleh Menkes Terawan yaitu mengoptimalkan layanan kesehatan yang diberikan pada pasien. Misalnya, pada penanganan pasien penyakit jantung yang menelan biaya hingga Rp10 triliun, Terawan ingin mengefisienkan tindakan tanpa mengurangi kualitas layanan.

"Optimalisasi manfaat, kalau melakukan tindakan-tindakan yang ndak optimal, harus dioptimalkan, bukan mengurangi manfaat, jangan keliru loh. Tindakan belum tentu bermanfaat, tapi mengoptimalkan manfaat itu penting sekali," kata Terawan.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fachmi Idris, menjelaskan keinginan Menkes tersebut untuk menyederhanakan beberapa tindakan pada sejumlah penanganan penyakit yang "boros" yang tidak tepat sasaran.

"Seperti kami pernah sampaikan dulu bagaimana tentang mengoptimalisasikan, yang sempat ramai, layanan katarak dan fisioterapi. Beliau juga akan concern dengan itu dan turun langsung dengan organisasi profesi," kata Fachmi.
 
BPJS Kesehatan beberapa waktu lalu memang pernah berupaya mengefisienkan tindakan seperti pelayanan katarak, fisioterapi, dan operasi sectio caesarea. Namun hal itu ramai menjadi permasalahan karena ditentang oleh rumah sakit maupun kalangan dokter dari organisasi profesi sehingga batal dilaksanakan.

Terawan dalam hal ini akan melakukan apa yang belum pernah dilakukan oleh Menteri Kesehatan sebelumnya maupun dilakukan oleh BPJS Kesehatan, yaitu menyambung tali silaturahmi alias mengkoordinasikan antara pemerintah sebagai regulator, BPJS Kesehatan sebagai operator, dengan pihak dokter dari kalangan organisasi profesi.

Kemenkes dan BPJS Kesehatan akan mengurai satu persatu masalah. Misalnya terkait masalah penyakit jantung yang tagihannya lebih dari Rp 10 triliun, upaya yang akan ditempuh adalah dengan memanggil perhimpunan seperti Perki (Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia) terkait penyakit jantung untuk duduk bersama menyelesaikan masalah.

"Kalau mereka sungkan datang ke kantor kami, saya yang akan mendatangi kantor organisasinya. Jadi kami akan bergerak cepat karena melihat situasinya tidak memungkinkan untuk duduk-duduk manis," kata Terawan.

Menyoal rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang sempat ramai diperbincangkan, Terawan menyebut hal itu masih sedang dalam pembahasan oleh pemangku kepentingan. Kendatipun sejumlah kementerian di pemerintahan sebelumnya sudah banyak merumuskan solusi untuk menyelesaikan masalah yang tinggal diltindaklanjuti saja.

Yang ditekankan oleh Terawan adalah menjaga situasi dan kondisi dalam menyampaikan kebijakan publik agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat. Padahal nyatanya, pemerintah telah melakukan banyak hal dalam program JKN-KIS.

"Jangan sesegera mungkin memutuskan apapun, karena isu ini akan meresahkan masyarakat, kalau sesuatu belum tentu kok sudah diungkapkan. Jadi kami selalu ingin membantu supaya masyarakat bisa terlayani dengan optimal tanpa harus bersinggungan dengan ketidakmampuan," ujar Terawan. (Ant)

Berita Lainnya