Menkeu: Jelang vaksinasi, puskesmas harus dibekali koneksi internet

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, pemerintah memerlukan dukungan teknologi baru guna rangka mendukung proses vaksinasi bagi 180 juta lebih penduduk Indonesia. 

"Bayangkan kalau lebih dari 180 juta orang akan divaksin, dan mereka divaksinnya tidak sekali. Berarti kita akan membutuhkan sebuah teknologi untuk tracking mereka yang divaksin selama dua kali di dalam periode tertentu dan mengetahui keberadaannya by name, by NIK, by number," katanya dalam video conference, Rabu (16/12).

Upaya itu juga selaras dengan transformasi digital yang saat ini tengah diupayakan oleh pemerintah. Menurutnya, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memainkan peranan penting dalam mengakselerasi transformasi tersebut.

Oleh karena itu, pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) di tiap wilayah juga harus dibekali koneksi internet, sehingga dapat turut memanfaatkan teknologi digital. Itu bertujuan agar segala data dan keperluan dalam proses vaksinasi dapat terkonsolidasi dengan baik.

"Tentu di dalam fokus Covid-19 ini seluruh puskesmas harusnya bisa terkoneksi dengan teknologi digital. Maka untuk 2021, akselerasi untuk pembangunan Base Transceiver Station (BTS) untuk wilayah tertinggal, akses internet untuk lebih dari 12.000 desa yang belum terkoneksi, dan penggunaan teknologi satelit di dalam rangka untuk bisa memberikan pelayanan dan infrastruktur digital yang merata dan reliable ke seluruh Indonesia," ujarnya.

Sebagai informasi, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp30,5 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 untuk mengkoneksikan 12.000 desa dengan internet secara bertahap agar seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati fasilitas interkoneksi yang sama.