Menko Perekonomian sebut pemberian vaksin booster nasional masih rendah

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, vaksin dosis tiga atau booster secara nasional sudah mencapai 2,3% untuk wilayah Jawa dan Bali. Sementara, di luar Jawa Bali masih vaksinasi yang terlaksana hanya 1,6%.

Menurutnya, Presiden Jokowi meminta agar vaksinasi booster di luar Jawa dan Bali terus dilanjutkan. Sehingga, pemberian vaksinasi booster semua wilayah setara.

"Ini yang akan didorong agar luar Jawa Bali bisa seimbang dengan yang di Jawa Bali," ucapnya dalam konferensi pers secara daring, Senin (31/1).

Sementara itu, di sektor perekonomian, kata Airlangga, Presiden Jokowi memberi arahan agar kegiatan-kegiatan terkait dengan pemulihan ekonomi terus didorong, baik di sektor kesehatan, perlindungan sosial, dan sektor perekonomian.

"Ini untuk terus didorong front loading di kuartal pertama ini," katanya.

Di sisi lain, regulasi mengenai insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) saat ini masih terus dilakukan finalisasi. Dalam waktu dekat, katanya, akan dirilis bagi sektor otomotif, properti, maupun perlindungan sosial untuk pembantuan PKL dan nelayan.

"Tentu kita perlu tingkatkan serapan anggaran karena ini akan terkait dengan adanya Susenas di bulan Maret April tahun ini," ucapnya.

Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menambahkan, arah kebijakan pemerintah dalam penanganan Covid-19 sampai saat ini masih dipegang secara konsisten. Akan tetapi, strategi dan manajemen lapangan harus dinamis menyesuaikan permasalahan dan tantangan yang ada.

"Mungkin hal ini sering dibaca sebagai sesuatu yang sering berubah-ubah. Justru itulah yang harus sama-sama kita lakukan untuk menemukan kombinasi terbaik antara kepentingan kesehatan dengan kepentingan perekonomian bagi masyarakat," tuturnya.

Berdasarkan rapat terbatas (Ratas) yang digelar hari ini, kata Luhut, Presiden Jokowi mengingatkan para pembantunya agar terus menerapkan prinsip kehati-hatian akibat melonjaknya kenaikan kasus Omicron. Atas arahan ini, pemerintah akan terus memonitor jumlah pergerakan kasus konfirmasi secara harian.

"Selain itu Pemerintah juga melihat berbagai aspek seperti angka keterisian rumah sakit, hingga jumlah vaksinasi di daerah," ujarnya.