Menko PMK : Per tahun prevalensi stunting harus turun 3%

Berdasarkan data Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) 2021, prevalensi stunting saat ini masih berada pada angka 24,4% atau 5,33 juta balita. 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan angka stunting turun menjadi 14% pada 2024. Untuk mencapai target 14%, maka setiap tahunnya perlu terjadi penurunan sekitar 3%.

"Kami masih perlu upaya inovasi, agar terjadi penurunan sekitar 3 sampai 3.5% per tahun. Sehingga, tercapai target 14% tahun 2024 sesuai dengan target Presiden berdasarkan RPJMN bisa tercapai," ujar Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy dalam rapat tingkat menteri konvergensi anggaran dalam percepatan penurunan stunting, Kamis (20/1).

Percepatan penurunan stunting dilakukan dengan intervensi melalui Puskesmas dan Posyandu. Intervensi pencegahan stunting pada perempuan dilakukan sebelum kelahiran dan sesudah kelahiran. Program pendistribusian tablet tambah darah (TTD) remaja putri, tambahan asupan gizi ibu hamil kurang gizi kronik, serta melengkapi puskesmas dengan USG merupakan intervensi sebelum kelahiran.

Untuk intervensi setelah kelahiran dengan pemenuhan konsumsi protein hewani balita; merevitalisasi proses rujukan balita weight faltering dan stunting ke puskesmas dari rumah sakit; serta merevitalisasi, melengkapi, dan mendigitalisasi alat ukur di seluruh Posyandu.

"Jadi nanti Pak Menkes akan mendistribusikan alat ukur untuk seluruh posyandu di Indonesia yang jumlahnya sekitar 240 ribu," tutur Muhadjir.

Selain itu, perlu juga dilakukan revitalisasi proses rujukan balita weight faltering dan stunting ke Puskesmas dari rumah sakit, penambahan dana bantuan operasional kesehatan (BOK) Puskesmas untuk terapi gizi, perubahan aturan BPJS mengenai stunting di RS agar bisa dilayani, serta peningkatan imunisasi dasar dari 12 menjadi 14 jenis imunisasi.

Untuk mencapai target penurunan 14%, kata dia, perlu sinergi anggaran untuk penurunan stunting antar kementerian dan lebaga, APBD provinsi dan kabupaten/kota. Persoalan stunting akan diintegrasikan dengan penanganan prioritas lainnya, seperti masalah kemiskinan, kemiskinan ekstrem, dan perbaikan sanitasi air bersih.

"Ini membutuhkan integrasi data dari Kemensos, Kemendes, Kemenkes dan BKKBN, serta data lain yang dianggap perlu," ucapnya.