Menko PMK: Target penurunan stunting 2020 tak tercapai

Pandemi Covid-19 berpengaruh signifikan terhadap peningkatan angka stunting atau kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan akibat kekurangan gizi dalam waktu yang lama. Hal itu disampaikan, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy. 

Apalagi, kata dia, daya beli warga miskin terhadap pangan yang bergizi mengalami penurunan seiring sejalan dengan penghasilan terseok-seok pandemi Covid-19.

Menurut Muhadjir, pandemi Covid-19 menyebabkan tertunda dan terhentinya pelaksanaan pelayanan di pos pelayanan terpadu (posyandu) dan pusat kesehatan masyarakat (puskesmas).

"Tertunda dan terhentinya posyandu dan puskesmas terutama untuk pemantauan tumbuh kembang anak, pemberian imunisasi, dan pelaksanaan kelas ibu hamil, hal ini berpengaruh langsung pada menurunnya kualitas kesehatan kelompok berisiko tinggi dan tidak tercapainya target kinerja tahun 2020," ujar Muhadjir dalam diskusi virtual, Senin (14/12).

Pandemi Covid-19 semakin menambah tantangan ketercapaian target penurunan stunting pada 2024. Berdasarkan, rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2020-2024, target penurunan stunting pada 2024 adalah 14%.

Dalam rentang waktu 10 tahun terakhir, upaya percepatan penurunan angka stunting telah dilakukan. Pada 2013, angka stunting di Indonesia sebesar 37,2%, kemudian menurun menjadi 30,8% pada 2018 dan 27,67% pada 2019. 

"Untuk mencapai target penurunan stunting hingga 14%, perlu langkah yang luar biasa," tutur Muhadjir.

Pendekatan pencegahan stunting melalui keluarga dimulai dari persiapan kesehatan remaja, hingga sebelum terjadinya pernikahan. Dia berharap, setiap pasangan dapat melaksanakan kehamilan dengan baik, dari segi kesiapan fisik maupun mental. 

Menurut Muhadjir, langka percepatan penanganan stunting dilakukan dengan mengupayakan penurunan pada 10 provinsi prioritas dengan prevalensi tertinggi. Yaitu, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Gorontalo, Aceh, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Tengah.

Sebelumnya (5/8), Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pelayanan ibu hamil dan balita di posyandu dan puskesmas tetap berjalan optimal di tengah pandemi Covid-19. Ibu hamil dan balita perlu mendapatkan pelayanan dan makanan tambahan untuk memaksimalkan tumbuh kembang anaknya.