Menko Polhukam apresiasi permintaan maaf Raja Belanda

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD merespons positif permintaan maaf yang Kerajaan Belanda kepada Indonesia. Hal itu disampaikan Raja Belanda Willem Alexander saat bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Jawa Barat.

Permintaan maaf itu berkenaan dengan invasi Belanda setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Mahfud mengatakan, sebagai bangsa yang beradab masyarakat Indonesia harus menerimanya.

"Ya baguslah. Kita bangsa yang beradab. Orang minta maaf ya harus diberi maaf. Gitu saja," ujar Mahfud di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa (10/3).

Selain pertemuan Presiden Jokowi dengan Raja Alexander, kedua belah pihak juga melakukan pertemuan tingkat menteri. Mahfud bertemu dengan Menteri Luar Negeri Belanda Stephanus Abraham. Mahfud mengatakan, dalam kesempatan itu dibahas mengenai kerja sama pendidikan dan hukum.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini mengaku meminta agar kerja sama tersebut dihidupkan kembali. Musababnya, hasil program tersebut telah memberikan dampak yang baik. Mahfud mengaku, dirinya merupakan salah satu alumni kerja sama Indonesia-Belanda tersebut pada 1987.

"Saya katakan dihidupkan lagi, karena itu bisa melahirkan orang-orang yang lumayan, jadi profesor, jadi Ketua MK, jadi Menko Polhukam. Saya bilang 'hidupkan dong kerja sama'. Gitu. rileks saja," ucap dia.

Sebelumnya, Raja Belanda Willem Alexander dengan didampingi Ratu Belanda Maxima Zorreguieta Cerruti menyampaikan penyesalan dan permohonan maaf kepada Indonesia atas kekerasan yang dilakukan Belanda pada masa penjajahan.

“Selaras dengan pernyataan pemerintahan saya sebelumnya, saya ingin menyampaikan penyesalan saya dan permohonan maaf untuk kekerasan yang berlebihan dari pihak Belanda di tahun-tahun tersebut,” kata Raja Belanda Willem Alexander dalam pernyataan pers bersama Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Jawa Barat.

Raja Belanda mengatakan, di tahun-tahun setelah diumumkannya Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, terjadi sebuah perpisahan yang menyakitkan dan mengakibatkan banyak korban jiwa. Oleh karena, pemerintahannya merasa perlu menyampaikan permohonan maaf.

“Saya melakukan ini dengan kesadaran penuh bahwa rasa sakit dan kesedihan keluarga-keluarga yang terdampak masih dirasakan sampai saat ini,” katanya.

Sejarah mencatat Belanda memang melancarkan dua kali agresi militer setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Agresi militer pertama terjadi pada 21 Juli 1947 hingga 5 Agustus 1947 di Jawa dan Sumatera. Adapun agresi militer kedua terjadi di Yogyakarta pada pada 19 Desember 1948.

Menurut Willem, Pemerintah Belanda telah mengakui kemerdekaan Indonesia sejak 2005. Saat itu, Pemerintah Belanda diwakili oleh Menteri Luar Negeri Bernard Bot, melakukan kunjungan resmi pertama di Indonesia.