Menko Polhukam sudah prediksi CPI Indonesia tidak baik

Corruption perception index (CPI) Indonesia 2020 sejak awal sudah diprediksi turun atau paling tidak stagnan oleh Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD. Menurutnya, ada dua alasan kenapa dia berpikir seperti itu.

Pertama, masih adanya kontroversi revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK). Kata Mahfud, anggapan di publik kalau perubahan regulasi pada 2019 itu bakal melemahkan KPK, akan pula mempengaruhi CPI 2020.

"Meskipun faktanya bisa iya, bisa tidak menurunkan atau melemahkan gitu, tinggal tergantung sudut apa yang mau dilihat. Tetapi saya sudah menduga bahwa, 'Oh ini akan menimbulkan persepsi buruk di dunia internasional, dunia hukum mengenai pemberantasan korupsi'," ujarnya saat diskusi dalam jaringan, Kamis (28/1).

Menurut Mahfud, sebagai persepsi itu tidak masalah. Hanya saja, imbuhnya, ketika bicara data mengenai apa yang dilakukan, berapa uang negara yang diselamatkan usai setahun revisi UU KPK, mestinya simpulan persepsi bisa lebih komprehensif.

Alasan kedua, Mahfud menengarai, CPI Indonesia bakal turun atau stagnan karena berkaca dengan adanya pemotongan hukuman koruptor sepanjang 2020. Menurut dia, korting yang diberikan Mahkamah Agung (MA) turut pula mempengaruhi indeks persepsi korupsi.

"Yang kedua, yang selalu juga menyebabkan saya akan berpikir persepsi tentang korupsi itu tidak akan baik, karena justru di tahun 2020 itu marak sekali korting hukuman pembebasan oleh MA atau pengurangan hukuman oleh MA terhadap orang-orang yang divonis oleh pengadilan di bawahnya, bahkan di MA sendiri pada tingkat kasasi," ujarnya.

Namun, Mahfud mengatakan, CPI 2020 yang dirilis Transparency International (TI) juga penting baginya. Sebab, pemberantasan korupsi salah satu tugas yang diberikan Presiden Joko Widodo kepadanya.

"Di samping politik, hukum, dan keamanan yang bicara soal demokrasi, politik, dan sebagainya, tapi yang dapat tekanan dari Presiden, satu perlindungan hak asasi manusia. Dua, pemberantasan korupsi. Tiga, penegakan hukum. Empat, penyelesaian atau netralisasi radikalisme (dengan) melakukan deradikalisasi," ujarnya.

Sebelumnya, peneliti TI Indonesia Wawan Suyatmiko memaparkan, skor CPI Indonesia turun tiga poin dari 40 di 2019 menjadi 37 pada 2020. Peringkat Indonesia juga anjlok menjadi 102 dari 180 negara.

"Jika tahun 2019 lalu kita berada pada skor 40 dan ranking 85, ini 2020 kita berada di skor 37 dan ranking 102. Negara yang mempunyai skor dan ranking sama dengan Indonesia adalah Gambia," ucapnya.

Dalam menentukan skor CPI Indonesia ada sembilan sumber data yang digunakan. Rinciannya, Political Risk Service, Global Insight Country Risk Ratings, dan Economist Intelligence Unit Country Risk Service.

Lalu, IMD Business School World Competitiveness Yearbook, World Economic Forum Executive Opinion Survey, Political and Economic Risk Consultancy, Bertelsmann Stiftung Transformation Index, Varieties of Democracy Project dan World Justice Project Rule of Law Index.