Menkominfo klaim kebocoran data pribadi tanggung jawab BSSN

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate menjawab pertanyaan Komisi I DPR terkait kebocoran data pribadi masyarakat Indonesia.

Dalam rapat kerja dengan Johnny, Komisi I DPR mempertanyakan langkah Kemenkominfo terkait kebocoran data yang terus terjadi.

Menkominfo menyebut, tugas melindungi Indonesia dari serangan siber itu merupakan tugas, pokok dan fungsi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

"Di bawah PP 71 Tahun 2019 terhadap semua serangan siber, leading sector dan domain penting tugas pokok dan fungsi, bukan ada di Kominfo. Semua serangan siber atas ruang digital kita menjadi domain teknis BSSN," kata Johnny di gedung DPR, Rabu (7/9).

Sekjen Partai Nasdem itu menjelaskan, selama ini, Kemenkominfo banyak menjawab pertanyaan-pertanyaan perihal kebocoran data hanya agar publik mengetahuinya.

"Kami menjawab itu semuanya hanya agar publik mengetahuinya, tapi bukan menjadi domain dan tugasnya Kominfo dalam kaitan dengan hal-hal teknis serangan siber. Serangan siber sepenuhnya domain (tanggung jawab) BSSN," kata dia.

Sebelumnya, anggota Komisi I DPR Nurul Arifin mempertanyakan langkah pencegahan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) perihal kebocoran data yang terus terjadi belakangan ini.

Bahkan dalam sebulan terakhir, terjadi kebocoran data, mulai dari kebocoran 1,3 miliar data pengguna  kartu SIM, data pelanggan Indihome dan data pelanggan PLN.

"Kemudian yang terakhir data 17 juta pelanggan PLN diperjualbelikan di situ online. Ini pertanyaannya kok bisa kebobolan terus?," kata Nurul dalam rapat kerja dengan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate di Senayan, Jakarta, Rabu (7/9).

Nurul menduga, kebocoran data di Indonesia tak lepas dari orang dalam. "Tidak mungkin kalau tidak ada orang dalam ini, Pak. Saya tidak tahu orang dalamnya yang terkait penyelenggara sistem elektronik (PSE), seperti SIM-nya bocor. Ini sebetulnya kan bisa diidentifikasi dari mana. Ini memalukan, Pak kalau menurut saya," ucap politikus Partai Golkar itu.

"Masa Kominfo sebulan tiga kali kebocoran dengan data yang besar-besar angkanya. Kemudian juga berkaitan dengan insiden kebocoran SIM card ini, sampai saat ini kelihatannya belum diputuskan sistem elektronik mana yang terdampak. Kami ingin tahu, Pak," imbuh dia.

Menurut Nurul, saat Komisi I DPR melakukan kunjungan kerja ke Badan Siber dan Sandi (BSSN) beberapa waktu lalu, lembaga itu mengklaim telah berkoordinasi dengan Kemenkominfo untuk melakukan investigasi kebocoran data. Kendati demikian, hingga saat ini hasil investigasi sama sekali belum terlihat.

"BSSN ini sudah melakukan koordinasi dengan Kementerian Kominfo untuk melakukan investigasi awal terkait dengan struktur data pada insiden kebocoran data SIM card. Di mana hasil analisis bahwa hanya sebagian field data yang sesuai dengan data provider yang tersimpan pada Kementerian Kominfo?," tanya Nurul.

"Saya minta penjelasan, kalau Bapak (Menkominfo) geleng-geleng, saya minta penjelasan," imbuh dia.