sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Menkumham pastikan omnibus law rampung awal 2020

Hingga saat ini, pembahasan Rancangan Undang-undang Omnibus Law masih terkendala.

Fadli Mubarok
Fadli Mubarok Jumat, 27 Des 2019 19:25 WIB
Menkumham pastikan omnibus law rampung awal 2020
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 406.945
Dirawat 58.868
Meninggal 13.782
Sembuh 334.295

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly memastikan naskah akademik omnibus law akan rampung pada awal tahun. Ia tidak menafikkan hingga sekarang pembahasan draf Rancangan Undang-undang Omnibus Law masih terkendala beberapa hal.

Menurut Yasonna, sebelum menyelesaikan draf omnibus law, pemerintah masih melakukan identifikasi mengenai 11 cluster dan 74 Undang-Undang (UU). Dari keduanya, akan ditinjau apa saja yang akan menghambat masalah omnibus law dan akan segera diperbaiki.

"Seluruh ketentuan-ketentuan yang menyangkut ada 11 bidang besar menyangkut 74 UU yang harus kita lihat satu per satu kita indentifikasi mana yang menghambat dan kita perbaiki. Kita harapkan akhir tahun ini sudah selesai," kata Yasonna di Gedung Kemenkumham, Jakarta Selatan, Jumat (27/12).

Istilah omnibus law pertama diperkenalkan Presiden Joko Widodo dalam pidato pertama setelah dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024 pada 20 Oktober 2019. Istilah omnibus law berasal dari omnibus bill yaitu UU yang mencakup berbagai isu atau topik.

Dikatakan Yasonna, jika naskah akademik omnibus law ini rampung, pemerintah akan segera memasukkan ke DPR. Yassonan menerangakan, Presiden Jokowi juga akan segera mengirimkan Surat Presiden (Surpres), dalan sidang pertama DPR di awal tahun.

Nantinya, kata politikus PDIP itu, DPR akan langsung menyusun daftar inventaris masalah (DIM). Ia menambahkan, pemerintah juga terus berkomunikasi dengan DPR dan akan segera membuat jadwal penyelesaian RUU omnibus law.

"Kita harapkan nanti, sebelum kami menyerahkan, kami akan berkomunikasi dengan DPR agar itu betul-betul masuk agenda prioritas dan dapat kesepakatan bersama untuk menyelesaikan secepat-cepatnya," terang Yasonna.

Presiden, kata Yasonna, meminta Kemenkumham untuk road show ke daereah-daerah. Nantinya, pemerintah akan menjelaskan agar publik juga paham dengan langkah-langkah yang diambil.

Sponsored

Dalam rapat terbatas (ratas) di Istana Kepresidenan Bogor pada hari ini, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa omnibus law punya 11 klaster yang dibahas 30 kementerian dan lembaga.

Presiden juga meminta agar rancangan omnibus law dapat dibuka ke publik untuk mengakomodasi dan memperhatikan masukan dari seluruh elemen masyarakat.

Pada kesempatan yang sama, Presiden Jokowi juga meminta Jaksa Agung, Polri, dan BIN untuk melihat dampak-dampak ikutan dari omnibus law sehingga harus dikomunikasikan dan dikonsultasikan dengan seluruh pemangku kepentingan.

Capaian Kemenkumham

Sementara itu, Kemenkumham hanya menyelesaikan 24 RUU sepanjang 2019 dari target 50 RUU. Hal itu disampaikan Yasonna dalam "Refleksi Akhir Tahun 2019" di kantornya.

"Kementerian Hukum dan HAM telah menyelesaikan 24 RUU dari 50 RUU yang ditargetkan dalam Prolegnas (program legislasi nasional)," ujarnya.

Pada 2019 juga telah diselesaikan tujuh naskah akademik, delapan RUU, 82 Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan 74 Rancangan Peraturan Presiden (Perpres).

Selanjutnya dilakukan pengundangan Lembaran Negara (LN) 233 peraturangan perundangan-undangan (PUU), tambahan Lembaran Negara 134 PUU, Berita Negara 1.530 PUU dan Tambahan Berita Negara 3 PUU serta telah dipublikasikan 1.583 PUU dan 50 terjemahan.

"Tahun lalu saja ada 30-an UU yang kita buat, memang totalnya ada 91 (yang disahkan) tapi yang lain itu adalah kumulatif terbuka seperti perjanjian-perjanjian internasional. Tapi yang riil sekitar 30 saja," tambah Yasonna.

Menurut Yasonna, melalui laman peraturan.go.id masyarakat memperoleh informasi perkembangan proses pembentukan produk hukum.

Sementara upaya penyadaran hukum juga dilakukan melalui penetapan desa sadar hukum sebanyak 175 desa pada 2019.

"Ke depan, Kementerian Hukum dan HAM bersama Kemenko perekonomian dan Sekretariat Kabinet akan melakukan omnibus law dalam rangka suksesnya penyederhanaan regulasi di negeri ini terutama untuk Cipta Lapangan Kerja dan dalam bidang Perpajakan," ungkap Yasonna. (Ant)

Berita Lainnya