Menteri ATR diminta tidak bersikap "ABS" soal konflik tanah

Wakil Ketua Komisi II DPR, Junimart Girsang, mengkritisi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan Djalil, tentang penanganan sengketa lahan dan konflik pertanahan. Pangkalnya, praktik KKN di BPN masih terjadi hingga kini dan Sofyan diminta tidak bekerja asal jadi alias asal bapak senang (ABS).

"Pak Menteri perlu cross check ke bawah. Penguatan lembaga tidak mungkin terjadi kalau Pak Menteri tidak turun langsung. Bapak jangan jadi ABS," katanya dalam keterangannya, Selasa (8/6).

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu juga mengingatkan, Sofyan harus berhati-hati dalam menangani sengketa konflik pertanahan. Sejauh ini, hasilnya dinilai tidak jelas. "Anggarannya cukup besar, tapi hasil kerjanya tidak jelas."

Junimart mengklaim, apa yang dilontarkannya bukan tanpa bukti. Dicontohkannya dengan hasil kunjungan kerjanya (kunker) di Pekanbaru, belum lama ini, Pada kesempatan itu, dia menerima banyak sekali keluhan tentang pertanahan, seperti ada permintaan dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK) kepada BPN untuk membatalkan sertifikat tanah yang telah dikuasai masyarakat lebih dari 20 tahun, tepatnya sebelum zaman kemerdekaan.

"Ketika kehutanan datang mengatakan itu kawasan hutan, meminta kepada Kakanwil BPN untuk membatalkan sertifikat tanah masyarakat, saya bilang, 'Jangan batalkan, jangan mau dilempar tanggung jawab begitu sama Kementerian Kehutanan,'" tegasnya.

"Tolong sampaikan kepada seluruh jajaran Kementerian ATR, tidak boleh kementerian lain mencampuri kewenangan dari ATR kecuali perintah pengadilan yang sudah inkrah karena ini menyangkut anggaran kasihan rakyat," urai Junimart.

Dirinya pun meminta Sofyan turun langsung ke Pekanbaru guna mengecek silang informasi yang diberikan. Menurutnya, sekitar 100.000 sertifikat tanah yang diminta batal oleh KLHK.

"Ini sangat penting dan urgen untuk Pak Menteri ketahui. Jangan sampai kita semua ini jadi mafia tanah, jangan sampai para PNS yang di kementerian jadi mafia tanah," lanjutnya.

Selain itu, Junimart juga menyoroti maraknya "permainan" dalam pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL). Dia mengungkapkan, program gagasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut banyak dimanipulasi abdi negara.

"PTSL bagaimana mereka bermain, bagaimana mereka menumpuk uang melalui PTSL itu. Tentang realisasi program sudah dan akan," pungkasnya.